Menko Pangan: Dapur MBG di Wilayah 3T Bertambah Jadi 8.617 Titik, Berpotensi Boros Rp12 Triliun per Tahun
Suara Pecari | Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan lonjakan signifikan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Dari rencana awal sebanyak 2.000 titik, kini tercatat 8.617 titik dapur MBG beroperasi di daerah 3T. Kenaikan ini menjadi perhatian serius pemerintah karena berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran hingga Rp12 triliun per tahun.
Demikian disampaikan Zulhas dalam konferensi pers Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026). “Untuk 3T itu didata ada 2.000 titik, tapi kemudian menjadi 8.617 titik,” kata Zulhas. Lonjakan ini tidak hanya terjadi di wilayah 3T, tetapi juga di kawasan aglomerasi. Dari rencana awal 21.000 titik, kini menjadi 27.877 titik, atau bertambah 6.877 titik.
Dengan asumsi setiap dapur SPPG menerima insentif Rp6 juta per hari, tambahan titik tersebut berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran lebih dari Rp1 triliun per bulan. “Per bulan ada pemborosan Rp1 triliun, berarti kalau setahun Rp12 triliun,” ujar Zulhas. Ia menegaskan kondisi ini harus segera dibenahi agar Program MBG tetap efektif dan tepat sasaran. Pemerintah memberikan waktu sekitar satu bulan bagi manajemen baru Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan penataan menyeluruh.
Kronologi Lonjakan Titik Dapur MBG
Program MBG diluncurkan pada awal 2025 dengan target awal 21.000 titik dapur di seluruh Indonesia. Pada kuartal I-2026, jumlah dapur operasional tercatat 27.877 titik berdasarkan virtual account. Dari jumlah tersebut, 6.138 titik di wilayah 3T telah mengantongi Surat Keputusan (SK) dari BGN. Lonjakan ini terjadi karena banyaknya usulan dari daerah dan belum adanya pemetaan kebutuhan yang matang. Berikut data perbandingan rencana awal dan realisasi:
| Wilayah | Rencana Awal | Realisasi | Selisih |
|---|---|---|---|
| Wilayah 3T | 2.000 | 8.617 | +6.617 |
| Aglomerasi | 21.000 | 27.877 | +6.877 |
| Total | 23.000 | 36.494 | +13.494 |
Dari total realisasi, sebanyak 6.138 titik di 3T telah memiliki SK, sementara sisanya masih dalam proses verifikasi. Kepala BGN, Nanik S Deyang, menyatakan pihaknya telah menyiapkan langkah efisiensi untuk mengatasi pemborosan.
Langkah Efisiensi BGN
Nanik mengumumkan tiga langkah utama untuk menekan pemborosan dan memastikan program tepat sasaran:
- Moratorium pembukaan titik dan dapur baru – BGN menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan daerah. Saat ini, sebaran dapur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga perlu pemerataan ke wilayah lain.
- Refocusing penerima manfaat – BGN akan mengevaluasi data penerima manfaat yang saat ini mencapai sekitar 63 juta orang. Bantuan gizi akan difokuskan pada kelompok yang benar-benar membutuhkan, seperti anak-anak usia sekolah dan ibu hamil.
- Pengawasan kualitas layanan diperketat – Pada 2026, fokus program MBG diarahkan pada peningkatan kualitas layanan, bukan sekadar mengejar jumlah dapur. Setiap dapur akan dievaluasi kapasitas layanannya dan kesesuaian dengan jumlah penerima manfaat di wilayahnya.
“Program ini harus berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Nanik.
Dampak dan Implikasi
Lonjakan titik dapur MBG berdampak langsung pada anggaran negara. Dengan potensi pemborosan Rp12 triliun per tahun, pemerintah harus segera melakukan penataan agar dana yang dialokasikan tidak terbuang sia-sia. Di sisi lain, program MBG diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat tingkat bawah, terutama di wilayah 3T yang selama ini kurang tersentuh. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, program ini justru bisa menjadi beban fiskal.
Bagi masyarakat, penambahan dapur MBG di 3T seharusnya meningkatkan akses gizi bagi anak-anak di daerah terpencil. Namun, jika distribusi tidak merata dan kualitas layanan rendah, manfaatnya tidak akan optimal. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh oleh manajemen baru BGN sangat krusial.
Dari sisi industri, lonjakan ini membuka peluang bagi pemasok bahan pangan lokal. Namun, perlu ada standarisasi harga dan kualitas agar tidak terjadi praktik markup yang merugikan negara. Pemerintah juga harus memastikan bahwa dapur-dapur yang beroperasi benar-benar melayani penerima manfaat yang terdata.
Penutup
Di tengah optimisme program MBG sebagai upaya peningkatan gizi nasional, temuan lonjakan titik dapur yang tidak terkendali menjadi alarm bagi pemerintah. Keputusan untuk melakukan moratorium dan evaluasi menyeluruh adalah langkah tepat agar program ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi anak-anak Indonesia, terutama di wilayah 3T. Kini, semua mata tertuju pada manajemen baru BGN untuk membenahi tata kelola dan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan seefisien mungkin. Masa depan program MBG bergantung pada keberanian pemerintah untuk melakukan koreksi dan inovasi.
Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.