Sopir Angkot Geruduk Dishub Jatim Minta Halte Medaeng Tidak Digunakan Trans Jatim
Ratusan Sopir Angkot Geruduk Dishub Jatim, Tolak Halte Medaeng Jadi Transit Trans Jatim
Suara Pecari, Ratusan sopir angkutan kota (angkot) yang tergabung dalam Serikat Sopir Indonesia (SSI) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur pada Rabu, 22 Juli 2026. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap keputusan Dishub yang menjadikan Halte Bus Medaeng sebagai titik transit bagi Bus Trans Jatim koridor 1, 2, dan 5. Para sopir angkot merasa kebijakan ini mematikan sumber pendapatan mereka.
Dalam aksi tersebut, massa membawa kendaraan angkutan masing-masing dan memarkirkannya di depan kantor Dishub Jatim. Melalui mobil komando, mereka menyuarakan tuntutan agar Halte Medaeng tidak lagi digunakan sebagai tempat transit Trans Jatim. Ketua DPD SSI Jatim, Siswoyo, menyatakan bahwa sejak halte tersebut dijadikan transit, penumpang otomatis beralih ke bus Trans Jatim yang dinilai lebih modern dan nyaman. Akibatnya, pendapatan sopir angkot merosot drastis hingga 70 persen. “Penghasilan biasa Rp70 ribu per hari, sekarang hanya Rp10 ribu sampai Rp20 ribu. Dari mana kami bisa hidup jika dibiarkan seperti ini?” ujar Siswoyo dengan nada frustrasi.
Menurut Siswoyo, para sopir angkot tidak menolak keberadaan Halte Medaeng secara keseluruhan. Mereka tetap membutuhkan halte tersebut sebagai tempat menaikturunkan penumpang. Namun, mereka menolak jika halte itu dijadikan titik transit bagi Trans Jatim yang justru menggerus pangsa pasar angkot. “Kami tidak menuntut halte ditutup, tapi fungsinya dikembalikan seperti semula, hanya untuk angkutan umum reguler,” tegasnya.
Kronologi Aksi dan Audiensi
Aksi dimulai sekitar pukul 09.00 WIB, saat para sopir angkot berkumpul di sekitar Halte Medaeng sebelum bergerak menuju kantor Dishub Jatim. Mereka membawa spanduk bertuliskan “Selamatkan Nasib Sopir Angkot” dan “Trans Jatim Ancam Ekonomi Rakyat Kecil”. Massa yang sebagian besar mengenakan seragam sopir angkot berwarna biru itu tampak tertib, namun menyuarakan protes dengan lantang.
Menyambut aksi tersebut, Dishub Jatim segera mengadakan audiensi dengan perwakilan massa. Citto Eko Yuli, Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan Dishub Jatim, menerima langsung perwakilan SSI. Dalam pertemuan tersebut, Dishub menyatakan belum bisa memenuhi tuntutan secara langsung karena perlu koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Namun, Dishub berjanji akan menggelar rapat lanjutan pada hari yang sama, Rabu, 22 Juli 2026, dengan mengundang semua pihak terkait.
“Hari Rabu ini akan ada rapat lanjutan dengan mengundang SSI selaku yang meminta peninjauan, Transport for Surabaya yang mengelola Trans Jatim, Dishub Sidoarjo karena jalur tersebut berada di wilayah Sidoarjo, serta perwakilan sopir angkot. Harapannya, Rabu besok ada win-win solution, bukan hanya menolak, tetapi ada solusi lain yang bisa diterima semua pihak,” kata Citto.
Dampak Ekonomi bagi Sopir Angkot
Penurunan pendapatan yang dialami sopir angkot sangat signifikan. Berdasarkan data yang dihimpun SSI, rata-rata pendapatan sopir angkot di jalur Medaeng turun hingga 70 persen sejak Trans Jatim beroperasi. Berikut perbandingan pendapatan sebelum dan sesudah Trans Jatim beroperasi:
| Indikator | Sebelum Trans Jatim | Setelah Trans Jatim |
|---|---|---|
| Pendapatan per hari (rata-rata) | Rp70.000 | Rp15.000 |
| Jumlah penumpang per hari | 50-60 orang | 10-15 orang |
| Biaya operasional per hari | Rp30.000 | Rp30.000 |
Dengan pendapatan yang hanya cukup untuk menutup biaya operasional, para sopir angkot kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyak di antara mereka yang terpaksa mencari pekerjaan sampingan atau berhutang untuk bertahan hidup. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan meningkatnya angka pengangguran di kalangan sopir angkot jika tidak ada solusi segera.
Implikasi bagi Transportasi Umum di Surabaya Raya
Konflik antara angkot dan Trans Jatim mencerminkan persoalan klasik dalam integrasi transportasi umum di Indonesia. Pemerintah daerah memang mendorong penggunaan bus rapid transit (BRT) seperti Trans Jatim untuk mengurangi kemacetan dan polusi. Namun, kebijakan tersebut kerap mengabaikan nasib angkutan umum konvensional yang telah ada puluhan tahun.
Menurut pengamat transportasi dari Universitas Airlangga, Dr. Budi Santoso, solusi jangka panjang adalah melakukan integrasi rute dan sistem tiket antara angkot dan Trans Jatim. “Angkot bisa menjadi feeder yang mengantarkan penumpang ke halte-halte Trans Jatim. Dengan begitu, sopir angkot tetap mendapatkan penumpang dan Trans Jatim mendapatkan akses ke daerah-daerah yang tidak terjangkau,” jelasnya.
Namun, implementasi integrasi semacam itu membutuhkan komitmen politik dan investasi. Dishub Jatim sendiri mengaku terbuka terhadap berbagai opsi. “Kami akan duduk bersama dengan SSI, Transport for Surabaya, dan Dishub Sidoarjo untuk mencari solusi terbaik. Tidak ada yang mau dirugikan, kami ingin semua pihak diuntungkan,” tegas Citto.
Harapan dan Langkah Selanjutnya
Rapat lanjutan yang dijadwalkan pada Rabu sore diharapkan menghasilkan keputusan konkret. SSI mendesak Dishub untuk segera menghentikan fungsi transit Trans Jatim di Halte Medaeng sementara waktu, hingga ditemukan solusi permanen. Sementara itu, Transport for Surabaya berargumen bahwa Halte Medaeng adalah titik strategis yang menghubungkan koridor 1, 2, dan 5, sehingga penghentian akan mengganggu pelayanan penumpang.
Di tengah ketegangan, para sopir angkot berharap pemerintah tidak hanya memikirkan modernisasi transportasi, tetapi juga keberlangsungan hidup ribuan sopir dan keluarga mereka. “Kami bukan menolak kemajuan, tapi tolong jangan sampai kemajuan itu menginjak-injak rakyat kecil,” ujar Siswoyo.
Kisruh Halte Medaeng menjadi ujian bagi Dishub Jatim dalam menyeimbangkan kepentingan publik dan kelangsungan angkutan tradisional. Masyarakat menanti apakah solusi win-win benar-benar bisa diwujudkan, atau justru akan memicu aksi lanjutan yang lebih besar.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
