Mendikti Bentuk Tim Investigasi Soal Paper Nobel MBG yang Cantumkan Nama Tanpa Persetujuan
Suara Pecari – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto membentuk tim investigasi untuk menelusuri polemik paper ilmiah yang mencantumkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan Nobel Perdamaian dengan nama sejumlah tokoh tanpa persetujuan mereka.
Fakta Utama Investigasi Paper Nobel MBG
Tim investigasi yang dibentuk sejak 4 Agustus 2026 ini menindaklanjuti beredarnya paper di platform Social Science Research Network (SSRN) yang mencantumkan nama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lain sebagai penulis. Namun, hasil penelusuran awal menunjukkan beberapa nama yang tercantum tidak mengetahui, tidak dimintai persetujuan, dan tidak terlibat dalam penyusunan maupun pengunggahan paper tersebut.
Penulis utama berinisial DD juga telah menyampaikan permohonan maaf dan dinyatakan belum berstatus guru besar maupun dosen di perguruan tinggi, melainkan baru menjalani sidang promosi doktor.
Klarifikasi Mengenai SSRN dan Klaim Nobel
Kemendikti menegaskan bahwa SSRN adalah platform publikasi preprint yang tidak memiliki kewenangan dalam proses pemberian Nobel. Keberadaan paper di SSRN tidak berarti isi atau klaim di dalamnya telah diverifikasi atau diakui oleh Komite Nobel.
Pencantuman nama seseorang dalam paper di SSRN tidak otomatis menunjukkan persetujuan atau keterlibatan orang tersebut. Hal ini menjadi persoalan etika publikasi ilmiah yang sedang diklarifikasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Selain itu, istilah “nomination” atau “nominasi” yang digunakan dalam judul paper tidak menunjukkan adanya nominasi resmi Nobel. Proses nominasi Nobel dilakukan oleh pihak berwenang dengan kerahasiaan selama 50 tahun.
Proses Investigasi dan Langkah Selanjutnya
Tim investigasi terus bekerja secara objektif dan berbasis fakta, berkoordinasi dengan berbagai pihak serta mengumpulkan dokumen dan klarifikasi. Jika ditemukan pelanggaran etika akademik atau ketentuan lain, Kemendikti akan mengambil langkah sesuai peraturan yang berlaku dan mengumumkan hasil setelah proses selesai.
Konteks dan Respons
Kasus ini viral setelah ditemukan prompt AI yang belum dihapus dalam paper tersebut. Utusan Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, menduga paper ini bukan dibuat oleh pemerintah dan menyatakan perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut mengenai pembuatnya.
Kasus ini menimbulkan perhatian luas karena melibatkan nama tokoh nasional dan potensi pelanggaran etika akademik dalam publikasi ilmiah.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
