Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia Minta Presiden Prabowo Tiga Tuntutan Kritis

Suara Pecari – 25 April 2026 | Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia mengirim dua surat kepada Presiden Prabowo Subianto, pertama pada 8 April dan kedua pada 20 April 2026, menuntut penyelesaian krisis PPPK paruh waktu.

Sekretaris Jenderal DPP Aliansi, Rini Antika, menyatakan bahwa audensi resmi sudah diterima tiga minggu lalu, namun belum ada tanggapan resmi.

Surat kedua dianggap sebagai upaya persuasif tambahan, tetapi hingga 25 April 2026 pemerintah masih belum memberikan jawaban.

Aliansi menekankan posisi PPPK paruh waktu berada di persimpangan antara penegakan disiplin fiskal yang diatur oleh UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 dan kewajiban moral negara terhadap tenaga ASN yang telah mengabdi puluhan tahun.

Rini menilai kebijakan UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 memberi ruang, namun implementasinya menimbulkan kekhawatiran baru bagi PPPK paruh waktu.

Tuntutan pertama menyasar skema pengupahan yang dianggap tidak manusiawi, karena upah di banyak daerah jauh di bawah upah minimum yang layak.

"Gaji kami tidak mampu menutupi kebutuhan dasar keluarga, padahal kami tetap melayani publik," ujar Rini dalam wawancara dengan JPNN.

Tuntutan kedua mengacu pada ancaman pemutusan hubungan kerja massal bila kontrak PPPK paruh waktu tidak diperpanjang atau diubah menjadi PPPK penuh waktu.

Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 menegaskan masa kerja PPPK paruh waktu hanya satu tahun, dan tahun ini menjadi tahun terakhir bagi banyak pejabat.

Rini mengingatkan bahwa beberapa daerah telah menjamin kontrak hingga 2027, namun mayoritas tetap menghadapi ketidakpastian.

Aliansi memperingatkan bahwa tanpa alokasi anggaran tambahan, daerah dapat melakukan “bunuh diri fiskal” atau terpaksa melakukan PHK massal pada 2026.

Hal ini sejalan dengan data yang menunjukkan lebih dari 30% anggaran daerah telah terpakai untuk belanja gaji pegawai, melampaui batas yang diizinkan.

Tuntutan ketiga menuntut jaminan perlindungan sosial, termasuk pesangon yang layak dan kepastian pensiun bagi PPPK paruh waktu yang berada di usia produktif akhir.

Rini menekankan bahwa banyak ASN PPPK paruh waktu telah mengabdi puluhan tahun dan kini menghadapi risiko kemiskinan bila kehilangan pekerjaan.

Solusi yang diusulkan meliputi perpanjangan kontrak hingga 2027 dengan penyesuaian upah minimum regional, serta alokasi dana khusus untuk subsidi gaji.

Aliansi juga mengusulkan peninjauan kembali kebijakan fiskal sehingga daerah tidak dipaksa memilih antara pemotongan layanan publik atau pemecatan massal.

Pemerintah pusat diharapkan menyusun regulasi baru yang mengatur status PPPK paruh waktu, baik memperpanjang kontrak maupun mengubahnya menjadi PPPK penuh waktu.

Rini menutup pernyataannya dengan harapan bahwa "Presiden Prabowo" akan menanggapi surat-surat tersebut dalam waktu singkat.

Jika tidak ada respons, Aliansi berencana mengajukan aksi advokasi lebih lanjut, termasuk pertemuan dengan kementerian terkait.

Para pengamat menilai bahwa keputusan pemerintah akan berdampak pada stabilitas layanan publik, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan.

Kegagalan menyelesaikan isu PPPK paruh waktu dapat menurunkan kepercayaan ASN dan menambah beban sosial bagi keluarga pegawai.

Di sisi lain, penghematan fiskal yang berlebihan dapat memperparah ketimpangan regional dan menurunkan kualitas pelayanan.

Pemerintah telah menegaskan komitmen pada reformasi birokrasi, namun implementasinya masih memerlukan dialog terbuka dengan pemangku kepentingan.

Aliansi berharap dialog konstruktif dapat menghasilkan regulasi yang seimbang antara disiplin anggaran dan kesejahteraan ASN.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Istana atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara mengenai tiga tuntutan tersebut.

Kasus ini menyoroti tantangan struktural dalam mengelola tenaga kerja paruh waktu di sektor publik Indonesia.

Penutup, situasi PPPK paruh waktu tetap menunggu keputusan akhir yang akan menentukan nasib ribuan pegawai dan kualitas layanan publik.