Kritik Sajogyo terhadap Jejak Pembangunan Orde Baru di Era Soeharto

Suara Pecari – 25 April 2026 | Sajogyo, sebuah lembaga riset independen, merilis laporan kritis tentang kebijakan pembangunan pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Laporan tersebut menilai bahwa pencapaian ekonomi tidak selamanya sejalan dengan keadilan sosial.

Penelitian menyoroti bahwa proyek infrastruktur besar seringkali mengorbankan kelestarian lingkungan dan hak masyarakat lokal. Contohnya, pembangunan jalan tol dan pembangkit listrik mengakibatkan relokasi paksa ribuan keluarga.

Data yang dihimpun menunjukkan lebih dari tiga ratus ribu keluarga terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya akibat proyek tersebut. Kompensasi yang diberikan, menurut Sajogyo, tidak mencukupi untuk mengembalikan taraf hidup sebelumnya.

Sajogyo menilai bahwa mekanisme kompensasi yang lemah menimbulkan kesenjangan ekonomi yang mendalam antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Hal ini memperparah ketimpangan sosial yang sudah ada sejak masa awal Orde Baru.

Penulis utama laporan, Dr. Budi Santoso, menegaskan bahwa tujuan pembangunan cepat tidak seharusnya mengabaikan prinsip keadilan sosial. Ia menambahkan bahwa kebijakan moneter yang memprioritaskan investasi asing memperburuk ketergantungan pada sektor ekstraktif.

Analisis menunjukkan pertumbuhan PDB tahunan rata‑rata tujuh persen antara 1970‑1990 tidak tercermin dalam peningkatan kesejahteraan rakyat secara merata. Angka harapan hidup memang naik, namun indeks gini tetap tinggi, menandakan distribusi manfaat yang tidak merata.

Laporan mengangkat contoh spesifik di Jawa Barat, di mana pembangunan Bendungan Jatiluhur menelan dua belas ribu hektar lahan pertanian. Petani yang terdampak melaporkan penurunan produksi dan kehilangan akses pasar, meskipun pemerintah menjanjikan bantuan teknis.

Kajian lebih lanjut mengidentifikasi bahwa perencanaan wilayah pada masa itu minim partisipasi publik. Sajogyo menyarankan reformasi kelembagaan, termasuk pembentukan dewan pengawas independen untuk proyek infrastruktur berskala besar.

Kritik juga diarahkan pada praktik korupsi yang merembes hingga tingkat provinsi, mengganggu transparansi alokasi anggaran. Sebagai respons, pemerintah akhir 1990‑an mengeluarkan Undang‑Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, namun implementasinya masih dipertanyakan.

Pakar ekonomi Dr. Rina Wijaya menilai bahwa meski Orde Baru berhasil menurunkan inflasi, kebijakan fiskal yang terpusat memperkuat otoritas eksekutif. Ia menekankan pentingnya belajar dari kegagalan masa lalu untuk merancang strategi pembangunan yang inklusif.

Sajogyo berharap laporan ini menjadi bahan refleksi bagi pembuat kebijakan masa kini, terutama dalam proyek infrastruktur megah yang tengah digalakkan. Dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial, Indonesia dapat menghindari pola pembangunan yang menimbulkan luka sosial.