Budi Arie Tegaskan Kasus Ijazah Jokowi Tak Jadi Panggung Politik JK

Suara Pecari – 24 April 2026 | Budi Arie, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (Projo), memberikan klarifikasi terkait spekulasi bahwa mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terlibat dalam kasus diploma Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia menegaskan bahwa tidak ada bukti kuat yang mengaitkan JK dengan proses penyelidikan ijazah Jokowi.

Menurut Budi, beberapa pihak berusaha memanfaatkan isu tersebut untuk meraih sorotan politik.

Ia menilai upaya tersebut berpotensi memecah belah elemen politik yang sedang bersatu.

“Ada yang sengaja mengangkat kasus ini demi mencari panggung dan menabur perpecahan,” kata Budi dalam pernyataan singkatnya.

Ia menambahkan bahwa fenomena tersebut tidak baru dalam dinamika politik Indonesia.

Budi Arie juga menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan pertemuan antara JK dan Jokowi setelah isu ini mencuat.

Ia menyatakan bahwa pertemuan keduanya tetap terbuka, mengingat hubungan kerja lama antara kedua tokoh.

Namun, Budi menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak akan didasari oleh kasus ijazah.

“Jika ada pertemuan, itu karena agenda bersama, bukan karena skandal,” ujarnya.

Kasus diploma Jokowi mulai mengemuka ketika media mengungkapkan adanya perbedaan antara gelar yang tertera di dokumen resmi dan riwayat pendidikan.

Pihak berwenang kemudian melakukan audit terhadap dokumen akademik Presiden.

Hasil audit menunjukkan tidak ada temuan pelanggaran yang signifikan, namun ruang publik tetap memunculkan pertanyaan.

Spekulasi ini memberi peluang bagi lawan politik untuk mengangkat isu sebagai alat serangan.

Jusuf Kalla, yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden dua periode, menjadi nama yang sering disebut dalam konteks ini.

Namun, tidak ada dokumen resmi yang mengaitkan JK secara langsung dengan proses verifikasi ijazah Jokowi.

Budi Arie menilai bahwa penggunaan nama JK dalam narasi tersebut bersifat oportunistik.

Ia menekankan pentingnya menjaga integritas proses hukum tanpa memanfaatkan isu untuk kepentingan pribadi.

Dalam konteks politik, Budi mengingatkan bahwa fokus seharusnya pada agenda pembangunan nasional.

Ia menolak segala bentuk politisasi terhadap kasus yang seharusnya bersifat administratif.

Projo sebagai partai koalisi menegaskan komitmen untuk tidak terlibat dalam fitnah atau manipulasi informasi.

Partai tersebut akan terus memantau perkembangan kasus ijazah dengan objektif.

Sementara itu, kantor kepresidenan menolak tuduhan bahwa JK berperan dalam mempengaruhi hasil audit.

Pernyataan resmi menyebutkan bahwa semua prosedur berjalan sesuai standar institusi.

Jokowi sendiri belum memberikan komentar publik mengenai pernyataan Budi Arie.

Namun, ia tetap menegaskan bahwa fokus pemerintah adalah pada penyelesaian masalah ekonomi dan sosial.

Konteks politik Indonesia saat ini tengah dipengaruhi oleh dinamika koalisi dan persaingan internal partai.

Isu ijazah menjadi salah satu contoh bagaimana permasalahan administratif dapat diangkat menjadi bahan politik.

Para pengamat menilai bahwa spekulasi semacam ini dapat mengalihkan perhatian publik dari agenda utama pemerintahan.

Budi Arie menutup pernyataannya dengan harapan semua pihak dapat menahan diri dari penyebaran informasi yang tidak terverifikasi.

Ia menekankan bahwa kepercayaan publik harus dijaga melalui transparansi dan akuntabilitas.

Kasus ini diperkirakan akan terus menjadi sorotan hingga proses audit selesai dan hasil resmi diumumkan.

Pemerintah berjanji akan memberikan klarifikasi lengkap setelah semua data terkonfirmasi.

Sementara itu, JK tetap fokus pada peranannya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Ia menyatakan kesiapannya mendukung agenda pemerintah tanpa terlibat dalam kontroversi pribadi.

Pengamat politik menilai bahwa pertemuan antara JK dan Jokowi, bila terjadi, lebih bersifat teknis daripada politis.

Hal ini sejalan dengan tradisi kerja sama antar mantan pejabat tinggi dalam pemerintahan Indonesia.

Secara keseluruhan, Budi Arie mengajak semua pihak untuk menahan diri dari penggunaan kasus ijazah sebagai alat politik.

Ia menutup dengan harapan agar fokus kembali pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat.