Gianyar Siap Raih Predikat Informatif: Bimtek Monev KIP 2026 Dorong Transparansi Tata Kelola Pemerintahan

Suara Pecari | Gianyar, 2 Juli 2026 – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Gianyar bersama Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026. Acara yang berlangsung di Ruang Rapat PLUT-KUMKM Bedulu pada Selasa, 30 Juni 2026 ini menjadi momentum penting bagi seluruh badan publik di Gianyar untuk memperkuat komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Monev Bukan Beban, Tapi Agenda Rutin

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Gianyar membuka kegiatan tersebut dengan menekankan pentingnya Monev KIP sebagai alat evaluasi tahunan. Ia menyatakan bahwa partisipasi aktif seluruh badan publik sangat diperlukan untuk mencapai target predikat informatif. Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik KI Provinsi Bali, I Wayan Darma, dalam paparannya menegaskan bahwa Monev jangan dipandang sebagai beban. “Jangan menganggap monev ini sebagai beban karena merupakan kegiatan rutin setiap tahun. Data dukung yang diminta pada dasarnya adalah aktivitas yang memang telah dilaksanakan setiap hari,” ujarnya. Ia berharap seluruh badan publik mengerjakan Monev dengan sungguh-sungguh dan melengkapi data dukung, karena hasilnya akan menjadi rapor daerah.

Pernyataan Wayan Darma ini relevan dengan kondisi di lapangan. Banyak badan publik yang masih merasa terbebani dengan permintaan data dukung yang dianggap rumit. Padahal, jika dicermati, data tersebut merupakan dokumentasi dari kegiatan rutin yang sudah berjalan. Oleh karena itu, Bimtek ini menjadi ajang sosialisasi untuk mengubah paradigma tersebut.

Instrumen Penting untuk Mengukur Kepatuhan

Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik KI Provinsi Bali, I Wayan Adi Aryanta, memberikan pemaparan mendalam tentang urgensi Monev. Ia menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan instrumen untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). “Melalui monitoring dan evaluasi ini, kami ingin mengukur sejauh mana badan publik melaksanakan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, memastikan layanan informasi berjalan secara konsisten dan berkelanjutan, mengevaluasi kesiapan penerapan standar layanan di lapangan, sekaligus menetapkan tingkat kepatuhan masing-masing badan publik. Dengan demikian, kualitas pelayanan informasi publik dapat terus meningkat dari tahun ke tahun,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wayan Adi Aryanta memaparkan beberapa tujuan spesifik dari Monev KIP, yaitu:

• Mengukur tingkat kepatuhan badan publik terhadap UU KIP.
• Menilai konsistensi pelayanan informasi secara berkelanjutan.
• Mengevaluasi kesiapan implementasi standar layanan informasi di lapangan.
• Menetapkan kualifikasi tingkat kepatuhan setiap badan publik.

Dengan adanya Monev, diharapkan badan publik dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang mengedepankan transparansi dan partisipasi publik.

Kronologi dan Pelaksanaan Bimtek

Bimtek Monev KIP 2026 ini merupakan rangkaian dari persiapan evaluasi tahunan yang dilakukan secara berjenjang. Berikut kronologi singkat kegiatan:

Pemkab Banyuwangi Salurkan Bantuan Infrastruktur Air Bersih di Desa Kaligondo

B banyuwangi

666 hari

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai badan publik di Kabupaten Gianyar, termasuk dinas, badan, dan kantor kecamatan. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan, terutama terkait teknis pengisian data dukung dan indikator penilaian.

Dampak dan Implikasi bagi Tata Kelola Pemerintahan

Pelaksanaan Bimtek Monev KIP 2026 memiliki dampak signifikan bagi tata kelola pemerintahan di Gianyar. Pertama, meningkatkan kesadaran badan publik akan pentingnya keterbukaan informasi. Kedua, mendorong perbaikan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Ketiga, hasil Monev akan menjadi rapor daerah yang mencerminkan kinerja pemerintah dalam hal transparansi.

Bagi masyarakat, dampak positifnya adalah kemudahan akses informasi publik. Dengan badan publik yang semakin patuh, masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat dan akurat. Hal ini juga berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan perencanaan pembangunan.

Di tingkat provinsi, capaian Gianyar dalam Monev KIP akan menjadi salah satu indikator penilaian kinerja pemerintah daerah. Predikat informatif yang diraih akan menjadi kebanggaan sekaligus bukti komitmen terhadap good governance.

Harapan ke Depan: Semua Badan Publik Informatif

I Wayan Darma menutup paparannya dengan harapan agar seluruh badan publik di Gianyar dapat meraih predikat informatif. “Harapan kami, seluruh badan publik dapat meraih predikat informatif,” imbuhnya. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan sinergi antara Diskominfo, KI Bali, dan seluruh badan publik. Bimtek ini menjadi langkah awal yang strategis.

Ke depan, Diskominfo Gianyar berencana melakukan pendampingan intensif kepada badan publik yang masih kesulitan. Selain itu, akan dilakukan simulasi pengisian instrumen Monev agar lebih siap saat evaluasi sesungguhnya. Dengan persiapan matang, bukan tidak mungkin Gianyar menjadi contoh bagi daerah lain dalam implementasi KIP.

Pada akhirnya, keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan cerminan dari pemerintahan yang bersih dan demokratis. Melalui Monev KIP, Gianyar menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan informasi yang berkualitas. Semoga semangat ini terus menyala dan menginspirasi daerah-daerah lain di Indonesia.

Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.