KDM Kritik Pejabat Bermental Feodal Jangan Terus Menuntut Fasilitas Negara
Suara Pecari, Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan kritik tajam terhadap mental feodal yang masih melekat pada sebagian pejabat negara. Ia menegaskan agar pejabat tidak terus-menerus menuntut fasilitas dari negara, melainkan mengutamakan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
Kritik Mental Feodal dalam Birokrasi
<pDalam upacara peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (17/8/2026), Dedi Mulyadi menyoroti perilaku pejabat yang menurutnya menyerupai karakter feodalistik masa penjajahan. Ia menekankan bahwa perilaku semacam ini justru lebih kejam karena menjajah bangsanya sendiri.
Menurut Dedi, semangat kemerdekaan harus mendorong pejabat untuk mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Ia mengecam kebiasaan sebagian pejabat yang masih gemar menuntut fasilitas negara seperti tunjangan dan properti dinas yang berlebihan.
Penghematan Anggaran untuk Masyarakat
Dedi mengajak para pejabat untuk menunda penggunaan anggaran negara untuk kebutuhan pribadi, seperti membeli mobil baru, pakaian, atau menambah properti rumah dinas. Penghematan dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat Jawa Barat.
“Menunda seluruh hasrat pribadinya, menunda membeli mobil baru menggunakan uang negara, menunda membeli baju baru menggunakan uang negara, menunda menambah properti di rumah dinasnya sebanyak-banyaknya menggunakan uang negara,” ujarnya.
Teladan Pemimpin untuk Bangkitkan Nasionalisme
Dedi Mulyadi juga menekankan pentingnya keteladanan dari seorang pemimpin. Ia percaya bahwa rasa nasionalisme masyarakat akan tumbuh ketika pemimpin hadir dan memberikan perlindungan nyata.
“Yakinlah bahwa seluruh rakyat akan mencintai bangsanya, akan mengorbankan jiwa raganya untuk bangsanya, akan memiliki patriotik dan nasionalisme yang tinggi manakala para pemimpin dan pejabatnya memperlihatkan sikap teladan di mata mereka,” katanya.
Lebih lanjut, Dedi mengingatkan bahwa pemimpin harus hadir di tengah masyarakat saat mereka menghadapi kesulitan, seperti sakit atau penindasan, dan berdiri di barisan terdepan untuk memberikan dukungan.
Membangun Hubungan Setara Pemerintah dan Masyarakat
Sikap yang ditunjukkan oleh pemimpin dan pejabat tersebut bukan hanya tentang pelayanan, tetapi juga tentang membangun hubungan yang setara antara pemerintah dan masyarakat. Dedi melihat hal ini sebagai bagian penting dari menghidupkan kembali makna kemerdekaan yang sesungguhnya.
Dengan menghilangkan mental feodal dan mengedepankan pelayanan serta keteladanan, diharapkan birokrasi di Jawa Barat dapat lebih efektif dan dipercaya oleh masyarakat.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
