OJK Buka Suara soal Wacana Payroll ASN Dipindah dari BPD ke Himbara
Suara Pecari – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pentingnya perencanaan yang matang dan terukur dalam wacana pemindahan payroll aparatur sipil negara (ASN) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke himpunan bank milik negara (himbara). Pernyataan ini disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, pada Senin, 21 September 2026.
Perhatian OJK terhadap Stabilitas Sistem Perbankan
Dian Ediana Rae menegaskan bahwa kebijakan pemindahan payroll ASN harus mempertimbangkan stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan. Jika kebijakan ini benar-benar dilaksanakan, OJK meminta adanya perencanaan yang matang dan terukur untuk menjaga kestabilan tersebut.
Kondisi Likuiditas BPD Saat Ini
Berdasarkan data per Juli 2026, likuiditas BPD masih terjaga dengan baik. Indikator likuiditas utama menunjukkan posisi di atas ambang batas ketentuan, yakni:
- Liquidity Coverage Ratio (LCR) sebesar 174,55 persen
- Asset to Liability Non-Current Deposit (ALNCD) sebesar 106,04 persen
- Asset to Liability Demand and Time Deposit (ALDPK) sebesar 22,29 persen
Meskipun terdapat tren perlambatan pertumbuhan fungsi intermediasi BPD, levelnya masih dianggap aman dan didukung oleh permodalan yang memadai.
Peran Payroll ASN bagi BPD
Payroll ASN merupakan salah satu basis nasabah utama BPD dan menjadi sumber pendanaan yang relatif stabil bagi bank daerah. Oleh karena itu, pemindahan dana payroll ASN ke himbara berpotensi mempengaruhi pengelolaan likuiditas BPD.
Dian menyatakan bahwa apabila terjadi pergeseran dana payroll ASN, BPD perlu melakukan penyesuaian dalam pengelolaan likuiditas agar rasio likuiditas tetap berada dalam koridor aman.
Dampak Pemindahan Payroll ASN
Dian mengungkapkan bahwa dampak pemindahan payroll ASN akan berbeda-beda pada setiap BPD. Namun, OJK menekankan bahwa dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun oleh BPD, baik yang berasal dari dana pemerintah daerah maupun non-pemerintah daerah, akan tetap digunakan oleh BPD untuk menyalurkan kredit dan pembiayaan kepada masyarakat.
Hal ini menunjukkan pentingnya peran BPD dalam perekonomian daerah meskipun terjadi perubahan sumber dana.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
