Pemerintah Beri Keleluasaan Pemda Terdampak Abu Anak Krakatau Terapkan PJJ
Suara Pecari – Pemerintah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah (pemda) yang terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau sekolah daring. Kebijakan ini diambil apabila tingkat polusi debu vulkanik di wilayah tersebut dianggap membahayakan kesehatan siswa.
Mekanisme Penerapan PJJ
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa opsi belajar dari rumah ini mengacu pada pengalaman mitigasi sektor pendidikan saat krisis polusi udara akibat kebakaran hutan dan lahan sebelumnya. Penerapan PJJ dapat dilakukan berdasarkan evaluasi tingkat polusi udara yang terjadi di masing-masing daerah.
“Indikator polusi yang terjadi pada masing-masing lokasi, dan apabila memang sampai pada kriteria yang sudah berbahaya, maka diberikan ruang atau kesempatan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan untuk melakukan pendidikan jarak jauh atau pembelajaran online,” ujar Qodari dalam konferensi pers daring, Minggu (6/9/2026).
Koordinasi Antar Kementerian
Untuk memastikan keseragaman kebijakan serta pendataan dampak di wilayah lingkar Selat Sunda hingga Jabodetabek, Bakom RI tengah berkoordinasi intensif dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Dalam Negeri. Koordinasi ini bertujuan mendapatkan pembaruan kondisi dari setiap provinsi maupun kabupaten/kota terdampak erupsi Anak Krakatau.
Pentingnya Kebijakan PJJ
Kebijakan ini penting sebagai langkah mitigasi untuk melindungi kesehatan siswa yang terdampak partikel debu vulkanik. Paparan abu vulkanik yang tinggi dapat mengganggu pernapasan dan kesehatan anak-anak. Dengan pemberian keleluasaan pemda menerapkan PJJ, aktivitas belajar mengajar dapat tetap berjalan tanpa mengabaikan keselamatan peserta didik.
Dampak Abu Vulkanik dan Respon Pemerintah
Sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau telah memengaruhi sejumlah daerah di sekitar Selat Sunda dan sekitarnya. Warga di beberapa wilayah bahkan melakukan pembersihan abu vulkanik untuk mengurangi dampak langsung pada lingkungan.
Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan metode pembelajaran sesuai kondisi lingkungan masing-masing, sehingga proses pendidikan tetap berlangsung efektif dan aman.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
