Harga BBM Nonsubsidi Naik Tidak Serempak, Pemerintah Dihadapkan pada Risiko Peralihan ke BBM Subsidi

Suara Pecari – 24 April 2026 | Pemerintah menahan harga Pertamax dan Pertamax Green sementara menaikkan Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, menciptakan struktur harga yang tidak seragam dan berpotensi memengaruhi perilaku konsumen.

Data dari SPBU menunjukkan bahwa meskipun bahan bakar bersubsidi Pertalite mengalami penurunan pangsa pasar, penjualan varian non‑subsidi meningkat tajam pada 2025.

Pangsa harian Pertalite turun dari 55,7% pada 2024 menjadi 52% pada 2025, dan volumenya menyusut 5,3% dari 81.000 kiloliter menjadi 76.000 kiloliter.

Sebaliknya, penjualan Pertamax naik 20,6%, Pertamax Turbo melonjak 76,5%, Dexlite meningkat 11,7%, dan Pertamina Dex tumbuh 36,4% dalam periode yang sama.

Ekonom INDEF memperingatkan bahwa kesenjangan harga yang semakin lebar dapat mendorong pengendara beralih ke bahan bakar bersubsidi yang lebih murah, berpotensi membalik tren penurunan konsumsi subsidi.

“Jika selisih harga terus melebar, kami dapat menyaksikan pergeseran kembali ke Pertalite bahkan solar bersubsidi,” kata analis INDEF Abra Talattov dalam wawancara dengan IDN Times.

Talattov menekankan bahwa kebijakan harga saat ini belum cukup untuk menahan permintaan di tengah ancaman krisis energi, sehingga diperlukan pendekatan komprehensif meliputi perlindungan fiskal dan manajemen permintaan energi.

Ia menyarankan dua langkah utama: mempercepat transformasi subsidi agar lebih tepat sasaran, dan memperketat pengawasan distribusi melalui sistem digitalisasi pembelian BBM.

Penguatan kriteria pembeli bahan bakar subsidi, pembatasan pembelian harian maksimal 50 liter untuk kendaraan pribadi, serta penegakan kuota yang lebih ketat termasuk dalam rekomendasi tersebut.

Langkah‑langkah tersebut bertujuan mencegah penyalahgunaan dan konsumsi berlebih yang dapat menambah beban anggaran negara jika permintaan subsidi kembali melambung.

Para analis menilai bahwa lonjakan penggunaan subsidi akan meningkatkan beban fiskal APBN, mengurangi manfaat dari kenaikan harga BBM non‑subsidi.

Kebijakan selanjutnya harus menyeimbangkan stabilitas harga, keberlanjutan fiskal, dan dorongan beralih ke BBM non‑subsidi yang lebih berkualitas.

Sampai kerangka harga yang koheren diterapkan, pelaku pasar kemungkinan akan merespons sinyal harga, yang dapat mengubah pola konsumsi bahan bakar dalam beberapa bulan ke depan.

Situasi ini menegaskan pentingnya kebijakan terkoordinasi, data yang transparan, dan pelaksanaan cepat reformasi subsidi yang terarah.

Ketidakseimbangan kenaikan harga BBM nonsubsidi menghadirkan peluang sekaligus risiko, sehingga tindakan regulatif yang efektif menjadi kunci untuk menghindari peningkatan kembali permintaan BBM bersubsidi.