Ketua Banggar Dukung Kenaikan Suku Bunga Acuan untuk Stabilitas Rupiah

Ketua Banggar Dukung Kenaikan Suku Bunga Acuan untuk Stabilitas Rupiah

Suara Pecari | Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah, mengungkapkan harapannya agar Bank Indonesia (BI) dapat menaikkan suku bunga acuan sebagai langkah untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Dalam pandangannya, langkah ini sangat diperlukan mengingat adanya tekanan ekonomi global yang tidak menentu.

Said Abdullah merekomendasikan agar BI mempertimbangkan kenaikan suku bunga antara 50 hingga 75 basis poin. Ia berpendapat bahwa kebijakan ini dapat berkontribusi dalam menahan gejolak yang terjadi pada nilai tukar rupiah. “Saya sungguh berharap Bank Indonesia hari ini dalam rapatnya bisa, suku bunga kita sendiri bisa naik di 50 atau 75 basis point untuk menahan gejolak rupiah kita,” ungkapnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.

Rencananya, Presiden Prabowo Subianto akan hadir dalam Sidang Paripurna DPR RI untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027. Kehadiran Presiden dianggap penting untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi fiskal nasional dan likuiditas anggaran.

Baca juga:

Said menyebutkan bahwa penjelasan dari pemerintah terkait stabilitas dan kesehatan fiskal sangat dibutuhkan, terutama dalam situasi geopolitik dan ekonomi global yang sedang menekan. Ia menegaskan bahwa kesinambungan fiskal akan tetap menjadi fokus dalam penyusunan kebijakan ekonomi 2027 mendatang.

Baca juga:

“Tradisi baru atau bukan tradisi baru, kehadiran presiden dalam pidato paripurna memiliki makna yang dalam, terutama untuk menjawab keraguan pasar tentang likuiditas fiskal,” tambah Said. Ia mencatat bahwa beberapa pelaku pasar sempat merasa khawatir mengenai kondisi fiskal pemerintah pada awal tahun 2026, mengingat defisit APBN pada kuartal pertama mencapai sedikit di atas tiga persen.

Baca juga:

Said memperkirakan bahwa defisit APBN 2026 dapat berkisar antara 2,55 hingga 2,6 persen. Ia menekankan bahwa para pengamat dan investor perlu memahami bahwa defisit yang terjadi di kuartal pertama bukanlah cerminan keseluruhan kinerja fiskal pemerintah.

Baca juga:

Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.

Baca juga:

Tinggalkan Balasan