Krisis Hormuz Ungkap Kerentanan Jalur Laut Australia di Selat Indonesia

Suara Pecari – 25 April 2026 | Ketegangan terbaru di Selat Hormuz menegaskan bagi Australia betapa rapuh jalur perdagangan lautnya yang melintasi perairan Indonesia.

Lebih dari 80 persen impor laut Australia dan hampir 90 persen ekspornya mengandalkan rute melalui Selat Malaka, Lombok, dan Sunda, menjadikan Indonesia titik kunci dalam jaringan dagang Canberra.

Penutupan atau gangguan di selat‑selat tersebut diperkirakan akan menaikkan biaya logistik global, memperlambat pengiriman, dan menambah tekanan pada perekonomian Australia, kata para analis.

Studi yang dikeluarkan oleh Center for Strategic and International Studies memperkirakan bahwa penghentian total jalur Indonesia dapat meningkatkan tarif kargo hingga 30 persen dan menambah beberapa hari pada waktu transit.

Menurut United Nations Convention on the Law of the Sea, Indonesia wajib menjaga selat‑selatnya tetap terbuka untuk navigasi internasional, namun konvensi juga memperbolehkan penutupan sementara bila kondisi keamanan menuntut.

“Indonesia dapat membatasi lalulintas jika keamanan mengharuskannya, asalkan menyediakan jalur alternatif,” ujar seorang perwira senior TNI AL dalam wawancara, mengacu pada Pasal 53 ayat 7 UNCLOS.

Lowy Institute mencatat bahwa kebijakan Jakarta menyeimbangkan netralitas dengan kebutuhan melindungi perbatasan maritimnya, sebuah sikap yang dapat memengaruhi pelayaran Australia dalam situasi krisis.

Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia pernah menerapkan kebijakan serupa, seperti pada tahun 1964 ketika negara ini menolak kapal induk HMS Victorious melewati Selat Sunda selama konfrontasi dengan Malaysia.

Menanggapi ketegangan di Hormuz, pejabat Australia mempercepat pembicaraan diplomatik dengan Jakarta untuk memperkuat Perjanjian Jakarta 2026 tentang kerja sama keamanan maritim.

Kedua negara berencana berbagi data pengawasan, melaksanakan patroli bersama, dan menyusun rencana kontinjensi guna menjaga kelangsungan operasional selat‑selat dalam keadaan darurat.

Pasokan energi, bahan baku industri, serta ekspor utama Australia merupakan muatan yang paling rentan terhadap gangguan, menegaskan besarnya taruhannya bagi ekonomi Canberra.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa stabilitas regional di Asia Tenggara sama pentingnya bagi perdagangan Australia seperti perkembangan di Timur Tengah, dan kemitraan maritim yang berkelanjutan diperlukan untuk mengurangi risiko di masa depan.

Canberra berencana menambah alokasi sumber daya pada strategi maritim Indo‑Pasifik, termasuk investasi pada infrastruktur pelabuhan dan jalur alternatif seperti Rute Laut Utara bila memungkinkan.

Fokus yang terus berlanjut pada selat‑selat Indonesia diperkirakan akan membentuk agenda kebijakan luar negeri Australia selama dekade mendatang.