Demokrat Desak Pemerintah Tingkatkan Diplomasi untuk Bebaskan Sembilan WNI

Sabtu, 23 Mei 2026 - 00:05 WIB

Suara Pecari | Partai Demokrat mendesak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk memperkuat upaya diplomasi terkait penahanan sembilan warga negara Indonesia (WNI) oleh otoritas Israel. Para aktivis kemanusiaan tersebut ditangkap saat berlayar dengan kapal Global Sumud Flotilla 2.0, sebuah misi yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak konflik.

Desakan tersebut disampaikan dalam diskusi Proklamasi Democracy Forum yang berlangsung di Jakarta pada 21 Mei 2026. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menekankan pentingnya keselamatan dan perlindungan bagi seluruh aktivis kemanusiaan ini. Ia mengingatkan bahwa tindakan terhadap mereka harus sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.

“Kita memiliki konvensi atau aturan internasional yang harus dihormati. Kami meminta agar mereka dibebaskan karena ini adalah misi kemanusiaan,” ungkap Herman. Ia juga meminta pemerintah untuk memastikan keselamatan WNI yang kini berada dalam tahanan Israel.

Herman menegaskan bahwa upaya diplomatik yang efektif sangat diperlukan untuk mendukung proses pembebasan mereka. “Yang terpenting adalah memastikan keselamatan aktivis kita dan melakukan diplomasi untuk membebaskan mereka,” tambahnya.

Dalam konteks ini, keterlibatan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dianggap krusial. Herman berharap PBB dapat mendorong perlindungan bagi para aktivis yang ditangkap serta penghormatan terhadap hukum internasional. “Saya mendengar PBB mulai membicarakan masalah ini, dan yang terpenting adalah memastikan keselamatan mereka serta mempercepat upaya pembebasan,” jelasnya.

Ahmad Khoirul Umam, Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Demokrat, menambahkan pentingnya melakukan shuttle diplomacy. Ia menyarankan agar pemerintah menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan langsung dengan otoritas Israel, termasuk Amerika Serikat.

Umam juga mengingatkan pemerintah untuk melakukan konsolidasi dengan negara lain yang warganya juga ditangkap, seperti Italia, Spanyol, Prancis, dan Kanada. Ia menilai bahwa penahanan ini tidak dapat dibenarkan dalam perspektif hukum internasional saat ini.

“Ini menjadi panggilan bagi kita semua untuk bersatu. Bukan hanya Indonesia, tetapi juga negara-negara lain yang mengalami hal serupa,” tuturnya. Dengan situasi yang semakin kompleks akibat ketegangan geopolitik global, langkah diplomatik yang tepat menjadi sangat penting untuk memastikan keselamatan dan pembebasan para aktivis kemanusiaan tersebut.

Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.