Komisi VI DPR Dorong Percepatan Hilirisasi Industri Obat Bahan Baku Lokal untuk Kemandirian Kesehatan Nasional
Suara Pecari | Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, mendorong pemerintah untuk mempercepat hilirisasi industri obat berbahan baku lokal sebagai langkah strategis mengurangi ketergantungan impor bahan baku farmasi yang mencapai 80 persen. Dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (11/6/2026), politikus PKB itu menyoroti lonjakan harga obat di pasaran akibat melemahnya nilai tukar rupiah dan kerapuhan ketahanan kesehatan nasional yang dipicu oleh ketergantungan pada pasokan global. “Indonesia memiliki warisan kekayaan alam dan budaya pengobatan tradisional yang luar biasa. Kita memiliki berbagai jenis tanaman obat yang berpotensi dikembangkan menjadi Obat Bahan Alam yang aman, berkhasiat, dan bermutu,” ujar Nasim.
Mengapa Hilirisasi Obat Bahan Baku Lokal Mendesak?
Ketergantungan Indonesia pada impor bahan baku farmasi telah menjadi isu kronis. Data Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen bahan baku obat masih diimpor, terutama dari China dan India. Kondisi ini membuat harga obat sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan gangguan rantai pasok global. Pandemi COVID-19 menjadi momentum yang menyadarkan betapa rapuhnya sistem kesehatan nasional ketika akses terhadap bahan baku terhambat. Nasim menekankan bahwa optimalisasi Obat Bahan Alam (OBA) dengan memanfaatkan kekayaan hayati Indonesia bukan sekadar alternatif, melainkan strategi mutlak untuk menstabilkan harga obat di pasar domestik. “Ketergantungan masif pada pasokan global sangat merugikan masyarakat kecil yang membutuhkan akses pengobatan terjangkau,” tegasnya.
Potensi Kekayaan Alam Indonesia
Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Ribuan spesies tanaman obat telah digunakan secara turun-temurun dalam pengobatan tradisional. Beberapa di antaranya seperti jahe, kunyit, temulawak, sambiloto, dan daun sirsak telah terbukti memiliki khasiat medis. Namun, pemanfaatannya masih terbatas pada skala industri kecil dan menengah. Hilirisasi yang didorong oleh Komisi VI DPR bertujuan untuk mengintegrasikan tanaman obat lokal ke dalam industri farmasi modern, mulai dari riset dan pengembangan, produksi ekstrak, hingga formulasi obat jadi.
| Jenis Tanaman Obat | Kandungan Aktif | Potensi Penggunaan |
|---|---|---|
| Jahe | Gingerol | Antiinflamasi, analgesik |
| Kunyit | Kurkumin | Antioksidan, antikanker |
| Temulawak | Xanthorrhizol | Hepatoprotektor, imunomodulator |
| Sambiloto | Andrografolida | Antivirus, antidiabetes |
Target Konkret dan Langkah Pemerintah
Nasim Khan mendesak pemerintah untuk menetapkan target konkret pengurangan impor tahunan dan memperkuat ekosistem farmasi dalam negeri. “Ekosistem harus diperkuat, mulai dari teknologi, bahan kemasan, hingga mesin produksi. Pemerintah harus memiliki target untuk menurunkan ketergantungan bahan baku impor,” ucapnya. Langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penguatan sektor kesehatan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional. Dalam sambutannya saat meresmikan RSUD K.H. Muhammad Thohir Krui di Lampung, Rabu (10/6/2026), Presiden Prabowo menyatakan, “Kita ingin membangun ekonomi yang baik, yang kuat. Kita ingin mengelola sumber-sumber alam kita, kekayaan kita sehingga kita bisa memberi pelayanan kepada rakyat yang lebih baik lagi.”
Dampak Hilirisasi terhadap Masyarakat dan Industri
Jika hilirisasi berhasil, dampaknya akan terasa luas. Pertama, harga obat di dalam negeri menjadi lebih stabil karena tidak lagi bergantung pada fluktuasi mata uang asing. Kedua, petani tanaman obat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan mendapat manfaat ekonomi langsung. Nasim mencontohkan, “Kalau bahan baku obat bisa diproduksi lebih banyak di dalam negeri, maka harga obat akan lebih stabil. Pasokan lebih terjamin dan manfaat ekonominya juga bisa dirasakan masyarakat.” Selain itu, hilirisasi akan menciptakan lapangan kerja baru di sektor riset, produksi, dan distribusi farmasi. Industri farmasi nasional pun akan lebih kompetitif di pasar global.
Kronologi Dorongan Hilirisasi
- Juni 2026: Nasim Khan dari Komisi VI DPR menyampaikan dorongan percepatan hilirisasi dalam keterangan pers.
- 10 Juni 2026: Presiden Prabowo meresmikan RSUD Krui dan menekankan pentingnya kemandirian kesehatan.
- 11 Juni 2026: Publikasi pernyataan Nasim Khan yang menguraikan urgensi pengurangan impor dan optimalisasi OBA.
Tantangan dan Implikasi ke Depan
Meskipun potensinya besar, hilirisasi obat bahan baku lokal menghadapi beberapa tantangan. Pertama, riset dan pengembangan (R&D) untuk membuktikan khasiat dan keamanan obat bahan alam membutuhkan investasi besar dan waktu lama. Kedua, standarisasi mutu dan sertifikasi produk harus sesuai dengan persyaratan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ketiga, infrastruktur produksi seperti pabrik ekstraksi dan formulasi masih terbatas. Pemerintah perlu memberikan insentif fiskal, kemudahan perizinan, dan dukungan pendanaan bagi industri yang berinvestasi di sektor ini. Implikasi jangka panjangnya, jika berhasil, Indonesia tidak hanya akan mandiri dalam penyediaan obat, tetapi juga dapat menjadi eksportir obat bahan alam ke pasar internasional.
Dorongan Komisi VI DPR ini menjadi angin segar bagi upaya kemandirian kesehatan nasional. Dengan kekayaan alam melimpah dan dukungan politik yang kuat, hilirisasi obat bahan baku lokal bukan lagi sekadar wacana, melainkan sebuah keniscayaan. Langkah ini akan memperkuat fondasi sistem kesehatan Indonesia, melindungi masyarakat dari gejolak harga global, dan mengangkat kesejahteraan petani serta pelaku UMKM di tanah air. Kini, bola ada di tangan pemerintah untuk merealisasikan target ambisius tersebut.
Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.