Prabowo Minta Dukungan DPR untuk Kendalikan Harga Komoditas dan Optimalkan Kekayaan RI
Suara Pecari, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kedaulatan Indonesia dalam menentukan harga komoditas nasional dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang selama ini banyak dinikmati pihak asing. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo mengajak anggota DPR untuk mendukung langkah pemerintah mengubah kondisi di mana negara lain menentukan harga komoditas Indonesia. Ia menyoroti betapa sulitnya masyarakat, seperti para pengrajin batik, ketika harga produk mereka ditentukan oleh pihak asing. Respons positif dari anggota DPR langsung terlihat dengan tepuk tangan dan teriakan dukungan, menandakan kesepahaman atas pentingnya kemandirian harga komoditas.
Mendorong Koordinasi Pembelian Barang Pemerintah
Prabowo juga mengungkapkan masalah birokrasi yang terjadi di dalam pengelolaan anggaran negara, khususnya pembelian barang oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang dilakukan secara terpisah tanpa koordinasi. Hal ini menyebabkan pembelian barang serupa dengan harga berbeda yang melemahkan daya tawar negara. Ia menyerukan agar APBN digunakan secara lebih efisien dengan mengintegrasikan pembelian barang agar pemerintah dapat memperoleh harga terbaik dan menghindari pemborosan anggaran.
Optimasi Sektor Perikanan untuk Kesejahteraan Nelayan
Selain isu harga komoditas dan pengelolaan anggaran, Prabowo menyoroti potensi besar sektor perikanan Indonesia yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi ekonomi perikanan diperkirakan mencapai 34 miliar dolar AS per tahun, namun realisasinya baru sebesar 5 persen. Sementara sisanya dinikmati kapal asing yang beroperasi tanpa izin di perairan Indonesia.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah tengah membangun 1.386 Kampung Nelayan Merah Putih lengkap dengan fasilitas pendukung seperti pelabuhan, tempat pelelangan ikan, cold storage, dan fasilitas pengolahan hasil laut. Target penyelesaian pembangunan kampung nelayan ini adalah akhir Desember 2026. Selain itu, pemerintah juga berencana membangun 1.582 kapal ikan modern pada 2027 guna memperkuat armada perikanan nasional dan memastikan pengelolaan sumber daya laut dilakukan oleh nelayan dan pelaku usaha dalam negeri.
Signifikansi dan Dampak Kebijakan
Langkah-langkah yang diusulkan Prabowo tidak hanya bertujuan untuk memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha kecil yang selama ini terdampak oleh ketidakadilan dalam penetapan harga dan pengelolaan sumber daya alam. Dukungan DPR menjadi kunci dalam mengimplementasikan perubahan ini agar kebijakan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
Dengan koordinasi yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran serta penguatan sektor strategis seperti perikanan, Indonesia diharapkan mampu memperbaiki posisi tawar di pasar global dan mengurangi ketergantungan terhadap pengaturan asing yang selama ini merugikan bangsa.
Presiden Prabowo mengakhiri pidatonya dengan optimisme bahwa seluruh elemen pemerintah dan rakyat akan bersatu untuk mewujudkan kemajuan dan kemandirian ekonomi Indonesia di masa depan.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
