Efektivitas Rudal Brahmos dari India Diragukan, Pemerintah Diminta Batalkan Akuisisi Senilai Rp 7,3 Triliun
Suara Pecari | Isu kontroversi seputar rencana pengadaan Rudal Brahmos dari India kembali mencuri perhatian. Dengan nilai kontrak mencapai Rp 7,3 triliun, pakar pertahanan mengkhawatirkan efektivitas senjata ini serta dampak fiskalnya di tengah tekanan anggaran negara. Sejumlah analis menilai, harga yang jauh lebih mahal dibanding negara lain dan keterbatasan jangkauan rudal menjadi alasan utama untuk mempertanyakan urgensi akuisisi ini.
Sebagai latar belakang, India sendiri tengah memperkuat kemampuan maritimnya di Samudra Hindia. Tiga kapal perang baru—INS Dunagiri, NS Agray, dan INS Sanshodhak—baru saja diresmikan untuk menghadapi kehadiran maritim China. Perdana Menteri Narendra Modi menegaskan bahwa kapal-kapal ini dirancang secara lokal, menjadi simbol kekuatan “India baru”. Namun, fokus pada pengadaan senjata dari India justru memicu debat domestik di Indonesia.
Pakar pertahanan dari Universitas Jenderal Achmad Yani, Yohanes Sulaiman, menyatakan bahwa modernisasi alutsista memang penting, tetapi harus diiringi dengan evaluasi ketat. “Jika akuisisi ini dianggap tidak tepat waktu, maka sebaiknya pemerintah mengundur atau membatalkan pembelian,” katanya. Ia menyoroti perbedaan harga Rudal Brahmos dengan sistem serupa yang dibeli Filipina (USD 375 juta) pada 2022, meskipi kenaikan kurs dan perbedaan teknologi bisa memengaruhi selisih biaya.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah keterbatasan jangkauan Rudal Brahmos. Dengan batasan 290 kilometer untuk mematuhi regulasi international Missile Technology Control Regime (MTCR), rudal ini dianggap kurang optimal mengingat luasnya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Padahal, TNI AL sudah memiliki Rudal Exocet MM 40 Block-3 buatan Prancis dengan jangkauan 200 kilometer. Tambahan daya jangkau 90 kilometer dinilai tidak sebanding dengan biaya Rp 7,3 triliun.
Yohanes juga mempertanyakan urgensi pengadaan saat fiskal Indonesia sedang tertekan. “Pemerintah harus membedakan prioritas anggaran. Jika dana tersebut dialihkan ke kebutuhan mendesak, dampaknya akan lebih signifikan,” imbuhnya. Langkah ini juga dianggap rawan memicu kecurigaan publik, terlebih jika proses pengadaan terindikasi pelanggaran aturan.
Di sisi lain, India terus memperkuat posisinya di Samudra Hindia, di mana China memperluas kehadiran melalui proyek “String of Pearls” yang meliputi Pelabuhan Gwadar, Kyaukpyu, Hambantota, hingga Djibouti. Namun, fokus Indonesia pada Rudal Brahmos justru memicu sorotan karena dianggap berisiko mengalihkan sumber daya dari isu domestik yang lebih kritis.
Efektivitas Rudal Brahmos dari India diragukan, pemerintah diminta batalkan akuisisi senilai Rp 7,3 triliun. Kritik ini muncul dari kombinasi perhitungan teknis, fiskal, dan strategis. Masyarakat menantikan keputusan pemerintah yang seimbang—menjaga kesiapan pertahanan tanpa mengorbankan stabilitas anggaran rakyat.
Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.