Menteri PANRB Dorong Birokrasi Bersih dan Pelayanan Prima: Dari ZI hingga SKCK 3 Menit
Suara Pecari, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani. Berbagai langkah strategis dilakukan, mulai dari penguatan Zona Integritas (ZI) hingga inovasi pelayanan publik yang cepat dan responsif. Dalam sepekan terakhir, sejumlah capaian dan kebijakan penting mencuat, mencerminkan transformasi yang sedang berlangsung di tubuh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi pemerintah.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Rini Widyantini, menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas (ZI) bukan sekadar mengejar predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). “Integritas harus menjadi budaya, memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (8/7/2026). Ia menekankan tiga fokus utama: penguatan integritas, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan kapabilitas serta akuntabilitas kinerja. Hingga saat ini, lebih dari 16.734 unit kerja telah mengusulkan predikat ZI, dengan 2.983 unit meraih WBK dan 430 unit mencapai WBBM. Angka ini menunjukkan keseriusan instansi pemerintah dalam melakukan perubahan budaya kerja.
Di sisi lain, inovasi pelayanan publik juga menjadi sorotan. Dalam kunjungan ke Polda Bali, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman bersama Wakil Menteri PANRB Komjen Pol. (Purn) Purwadi Arianto memuji kecepatan pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang hanya kurang dari 3 menit. “Ini menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat sudah memenuhi, dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai skor 93,46 (kategori Sangat Baik),” kata Dudung. Sistem keamanan terintegrasi di Command Center Polda Bali serta layanan panggilan bebas pulsa 110 juga diapresiasi sebagai terobosan yang responsif.
Tidak hanya itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia juga mendukung pengakuan internasional terhadap Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang meraih Honourable Mention pada United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2026. Sistem ini, hasil kolaborasi Kemendagri dan BPKP, telah digunakan di hampir 75 ribu desa (95 persen) dan dinilai memperkuat transparansi serta akuntabilitas keuangan desa. Menteri PANRB turut hadir menerima penghargaan di Tbilisi, Georgia, bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPKP.
Di tengah agenda besar reformasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia juga mengeluarkan kebijakan yang menyentuh kebutuhan personal ASN. Melalui surat nomor B/257/M.KT.02/2026, Menteri Rini mengimbau instansi pemerintah memberikan fleksibilitas waktu kerja bagi ASN yang ingin mengantar anak di hari pertama sekolah. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 4/2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Secara Fleksibel, dengan catatan tidak mengurangi kualitas pelayanan publik. “Kami harapkan ASN bisa bekerja lebih fokus dan seimbang dalam kehidupan,” ujar Rini.
Dari berbagai langkah tersebut, terlihat jelas bahwa transformasi birokrasi tidak hanya berorientasi pada dokumen administratif, tetapi juga pada dampak nyata bagi masyarakat. Mulai dari percepatan layanan SKCK, pengelolaan keuangan desa yang transparan, hingga fleksibilitas kerja bagi ASN, semuanya bermuara pada satu tujuan: menciptakan birokrasi yang bersih, melayani, dan dipercaya publik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia optimistis bahwa dengan konsistensi dan komitmen bersama, budaya integritas dan pelayanan prima akan semakin mengakar di seluruh lini pemerintahan.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
