Papua Butuh Perdamaian, DPD RI Dorong Solusi Menyeluruh
Suara Pecari, Jakarta – Rangkaian kekerasan yang kembali melanda Papua dalam beberapa pekan terakhir mendorong Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk mengambil langkah konkret. Wakil Ketua DPD RI sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua, Yorrys Raweyai, menegaskan bahwa tragedi kemanusiaan yang terus berulang di Bumi Cenderawasih tidak boleh lagi dipandang sebagai peristiwa biasa. Dalam konferensi pers di gedung DPD RI, Senin (6/7/2026), Yorrys menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya eskalasi kekerasan yang menelan korban jiwa, termasuk tewasnya seorang pilot asal Amerika Serikat di Yahukimo dan sejumlah warga sipil Orang Asli Papua (OAP) di Intan Jaya.
Kronologi dan Fakta di Lapangan
Insiden terbaru menjadi pengingat pahit bahwa konflik di Papua belum juga mereda. Pada pekan lalu, seorang pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat ditemukan tewas setelah helikopternya diserang di wilayah Yahukimo. Sementara itu, di Intan Jaya, sejumlah warga yang sedang beraktivitas sehari-hari menjadi korban penembakan. Data dari berbagai LSM mencatat bahwa sepanjang tahun 2026, setidaknya 45 warga sipil telah tewas dalam insiden terkait konflik bersenjata di Papua. Angka ini belum termasuk korban luka-luka dan pengungsi internal yang jumlahnya terus bertambah.
| Insiden | Lokasi | Korban Jiwa | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Penembakan warga sipil | Intan Jaya | 5 tewas | 2 Juli 2026 |
| Serangan terhadap helikopter | Yahukimo | 1 pilot tewas | 28 Juni 2026 |
| Bentrokan aparat- KKB | Nduga | 3 anggota TNI gugur | 25 Juni 2026 |
Pernyataan DPD RI: Pendekatan Keamanan Tak Cukup
Yorrys menekankan bahwa penyelesaian persoalan Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya mengandalkan operasi keamanan. “Negara harus hadir dengan pendekatan yang menjawab akar masalah, termasuk melalui dialog, perlindungan hak-hak masyarakat, dan pembangunan yang berkeadilan,” ujarnya. Ia juga menyoroti dampak psikologis yang dialami masyarakat Papua, yang hidup dalam ketakutan akibat kekerasan yang terus berulang.
Peran Pansus Papua DPD RI
Wakil Ketua I Pansus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua DPD RI, Filep Wamafma, menjelaskan bahwa Pansus dibentuk sebagai wujud fungsi pengawasan dan advokasi DPD RI. “Kami tidak datang untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk memastikan suara masyarakat Papua didengar,” ujar Filep. Pansus akan mengumpulkan data, menyerap aspirasi, dan merumuskan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi masukan bagi kebijakan yang lebih humanis dan berkelanjutan.
Seruan untuk Semua Pihak
Senator Papua Tengah Eka Kristina Yeimo, anggota Pansus, menyerukan penghentian segala bentuk kekerasan. “Tidak ada kepentingan yang bisa dibenarkan dengan mengorbankan nyawa manusia. Papua membutuhkan dialog dan rekonsiliasi,” katanya. Ia juga mendorong agar setiap pelanggaran, baik yang dilakukan aparat keamanan, kelompok bersenjata, maupun sipil, diusut secara adil sesuai hukum.
Dampak dan Implikasi bagi Masyarakat Papua
- Gangguan Aktivitas Ekonomi: Konflik membuat banyak wilayah terisolasi, mengganggu distribusi logistik dan aktivitas perdagangan.
- Krisis Kemanusiaan: Ribuan warga mengungsi ke kota-kota besar seperti Jayapura dan Timika, menimbulkan beban pada fasilitas umum.
- Trauma Psikologis: Anak-anak dan perempuan menjadi kelompok yang paling rentan terhadap stres pasca-trauma akibat kekerasan.
- Ketidakpercayaan pada Aparat: Sejumlah kasus pelanggaran HAM oleh oknum aparat meningkatkan distrust masyarakat terhadap negara.
Harapan ke Depan
Yorrys mengajak semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat, untuk memperkuat sinergi. “Papua butuh kedamaian. Kekerasan harus dihentikan. Dan perdamaian hanya bisa terwujud jika ada kemauan politik yang kuat dan partisipasi semua pihak,” pungkasnya.
Langkah DPD RI melalui Pansus ini menjadi secercah harapan di tengah kelamnya konflik. Namun, perubahan nyata membutuhkan lebih dari sekadar rekomendasi; diperlukan aksi konkret di lapangan. Rakyat Papua menanti negara hadir tidak hanya dengan senjata, tetapi dengan kebijakan yang memanusiakan manusia. Perdamaian bukan sekadar tidak adanya perang, melainkan hadirnya keadilan, kesejahteraan, dan rasa aman yang dirasakan setiap warga dari Sabang sampai Merauke.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
