Tim Hukum Roy Suryo Tegaskan Tidak Perlu Sowan ke Solo, Penolakan RJ dan Permintaan Penghentian Tuntutan Pencemaran Nama Baik

Suara Pecari – 22 April 2026 | Tim hukum yang mewakili Roy Suryo dan dokter Tifa menyatakan tidak ada keharusan untuk melakukan perjalanan ke Solo dalam rangka penyelesaian kasus ijazah Presiden Jokowi.

Keputusan itu diambil setelah Presiden Joko Widodo menutup pintu damai bagi mereka, menandakan tidak ada lagi kesempatan mediasi resmi.

Kasus tersebut melibatkan tuduhan pemalsuan ijazah yang dikaitkan dengan Jokowi, yang kini menjadi fokus penyelidikan kepolisian.

Pihak Roy Suryo menolak tawaran perdamaian (RJ) yang diajukan oleh pihak lain, dengan alasan prosedur tersebut bertentangan dengan peraturan perundang‑undangan.

Pengacara Roy Suryo menegaskan, “Kami menolak RJ karena tidak sesuai dengan Undang‑Undang, dan kami minta agar kasus pencemaran nama baik dihentikan.”

Permintaan penghentian tuduhan pencemaran nama baik muncul bersamaan dengan upaya pihak lain mengajukan penyelesaian damai di luar proses peradilan.

Kubu Roy Suryo menuduh pihak yang mengusulkan RJ kalah total dalam sengketa hukum, menyebut langkah tersebut sebagai taktik mengalihkan perhatian.

Dalam pernyataannya, mereka menambahkan, “Mereka kalah total, tidak ada dasar hukum untuk memaksa kami menerima RJ.”

Tim hukum menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berjalan sesuai ketentuan, tanpa intervensi politik atau penyelesaian di luar pengadilan.

Menurut mereka, kunjungan ke Solo tidak akan mengubah hasil investigasi yang sedang berlangsung.

Kasus ijazah ini pertama kali terungkap melalui laporan media, kemudian diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian.

Pihak kepolisian masih mengumpulkan bukti terkait kemungkinan pemalsuan dokumen akademik yang melibatkan sejumlah pejabat.

Roy Suryo, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, menolak segala tuduhan terkait manipulasi dokumen tersebut.

Dia menegaskan, “Saya tidak pernah terlibat dalam pemalsuan ijazah, dan saya siap membuktikannya di pengadilan.”

Dokter Tifa, yang juga menjadi terdakwa, menyatakan kesiapan untuk mengikuti proses hukum tanpa tekanan eksternal.

“Kami berharap proses berjalan adil dan transparan, tanpa campur tangan pihak manapun,” ujarnya.

Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada intervensi dalam penyelidikan, meski Presiden telah menutup pintu damai.

Presiden Jokowi menyatakan kebijakan tersebut sebagai upaya menjaga independensi lembaga peradilan.

Para ahli hukum menilai penolakan RJ oleh tim Roy Suryo sejalan dengan prinsip legalitas dan kepastian hukum.

Mereka menambahkan, “Penyelesaian di luar pengadilan dapat menimbulkan preseden yang merugikan sistem peradilan.”

Kasus ini menambah deretan sengketa hukum yang melibatkan tokoh publik di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir.

Beberapa pengamat politik memperkirakan dampak kasus ini terhadap citra Presiden dan pemerintah.

Mereka berpendapat, meski belum ada bukti kuat, publik menuntut transparansi penuh.

Tim hukum Roy Suryo menegaskan kesiapan mereka untuk menghadapi proses persidangan hingga akhir.

“Kami tidak akan mundur, karena kepercayaan publik dan integritas kami dipertaruhkan,” kata juru bicara tim.

Pihak kepolisian mengumumkan bahwa penyelidikan masih dalam tahap pengumpulan dokumen dan saksi.

Jika terbukti, pelaku dapat dijatuhi hukuman berat sesuai Undang‑Undang Tindak Pidana Pemalsuan.

Sementara itu, masyarakat menunggu hasil akhir kasus yang diperkirakan memakan waktu beberapa bulan.

Pengamat hukum menyarankan agar proses tetap berjalan tanpa tekanan politik demi menjaga kepercayaan publik.

Kasus Roy Suryo dan dokter Tifa menjadi contoh penting tentang batasan antara politik dan penegakan hukum di Indonesia.

Dengan penolakan RJ dan permintaan penghentian tuntutan pencemaran nama baik, mereka menegaskan komitmen pada jalur hukum formal.

Perkembangan selanjutnya akan menjadi indikator sejauh mana sistem peradilan mampu menegakkan keadilan tanpa intervensi.