Wamentan: Pidato Presiden Prabowo di DPR Kikis Praktik Feodalisme

Suara Pecari | Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menegaskan bahwa pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna DPR RI bertujuan untuk mengatasi praktik feodalisme yang dianggap merugikan negara. Pidato tersebut berkaitan dengan rencana pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Khusus Ekspor.

Sudaryono menjelaskan bahwa terdapat dugaan praktik transfer pricing dan under invoicing yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade. Praktik ini melibatkan pengiriman barang dari Indonesia ke luar negeri dengan harga yang dimanipulasi, sehingga mengurangi pajak yang harus dibayar.

Dia menyatakan bahwa seharusnya Indonesia sebagai negara penghasil sumber daya alam dapat memperoleh devisa yang lebih besar jika ekspor dikelola dengan baik. Menurutnya, jumlah devisa yang seharusnya ada di Indonesia jauh lebih sedikit dibandingkan yang sebenarnya bisa diperoleh.

Presiden Prabowo Menyapa Massa Aksi Damai di DPR

P Politik

1 jam

Dalam analoginya, Sudaryono menyamakan kondisi ini dengan masa lalu saat VOC mengambil rempah-rempah dari Indonesia dan hasilnya tidak kembali untuk membangun bangsa. Dia menekankan pentingnya agar hasil ekspor sumber daya alam dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia.

Presiden Prabowo Hadiri Sidang Paripurna DPR, Sampaikan Kerangka Ekonomi Makro 2027

P Politik

16 jam

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pembentukan BUMN Khusus Ekspor merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Semua komoditas seperti minyak kelapa sawit dan batu bara diharuskan dijual melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal.

Arus Lalu Lintas di Senayan Lancar Jelang Rapat Paripurna DPR dengan Presiden Prabowo

P Politik

16 jam

Dengan kebijakan baru ini, diharapkan dapat mengatasi praktik kurang bayar, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Sudaryono menilai keputusan ini sangat strategis dan membutuhkan keberanian agar pengelolaan sumber daya alam Indonesia lebih baik di masa mendatang.

Presiden Prabowo: PDI-P Tidak Bergabung, Pentingnya Pengawasan Eksekutif

P Politik

5 jam

Dia menegaskan bahwa biaya operasional dalam pembentukan BUMN Khusus Ekspor tidak sebanding dengan potensi kerugian yang dapat dihindari. Jika langkah-langkah ini berhasil, Indonesia diharapkan dapat mengamankan hasil sumber daya alam dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan rakyat.

Presiden Prabowo Cek Anggota Gerindra yang Tertidur di Rapat Paripurna

P Politik

9 jam

Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.