DPR Kritisi Investasi Pariwisata yang Kurangnya Manfaatkan Tenaga Kerja Lokal
Suara Pecari | Rupanya, investasi pariwisata nasional yang telah mencapai Rp25,34 triliun belum memberikan manfaat secara signifikan bagi masyarakat Indonesia, terutama dari sisi pekerjaan. Hal ini dikritik oleh anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, dalam rapat kerja bersama Kementerian Pariwisata (Kemenpar) di Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024.
Putra juga menyoroti bahwa pertumbuhan semu sektor akomodasi dan kuliner hanya dinikmati oleh pelaku usaha skala besar, sehingga rakyat kecil menjadi penonton di tengah akumulasi kapital korporasi besar. Ia menilai bahwa kebijakan ini tidak menjaga kepentingan rakyat kecil dan hanya memprioritaskan keuntungan korporasi.
Selain itu, Putra juga mengkritik disfungsi desentralisasi fiskal Kemenpar, di mana realisasi anggaran per Mei 2026 baru mencapai 34,26%. Ia menilai bahwa lambatnya pencairan dana keuangan Deputi Pemasaran Kemenpar memaksa pelaku ekonomi kreatif kecil menanggung modal awal.
Terakhir, Putra menilai bahwa alokasi anggaran Politeknik Pariwisata (Poltekpar) sebesar Rp511,36 miliar hanya dapat memberikan dampak ekonomi yang menetes langsung ke masyarakat jika pemerintah dapat memastikan bahwa program pendidikan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat.
Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.