Fahri Hamzah Dorong Reformasi Besar Perumahan Indonesia, Serukan Transformasi Data dan Kebijakan Inklusif

Suara Pecari | Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Fahri Hamzah, mendorong reformasi besar perumahan Indonesia LPP RRI setelah mengevaluasi hasil World Urban Forum (WUF13) di Baku, Azerbaijan. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa krisis hunian global, termasuk di Indonesia, bukan lagi persoalan biasa melainkan kegagalan sistemik dalam tata kelola kota. Fahri Hamzah dorong reformasi besar perumahan Indonesia LPP RRI sebagai langkah strategis untuk mengubah paradigma pembangunan permukiman yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Fahri menyoroti bahwa forum WUF13 yang mengusung tema “Housing the World: Safe and Resilient Cities and Communities” melahirkan dokumen Baku Call to Action yang menjadi peringatan keras bagi negara-negara di dunia. Dokumen tersebut mengkritik perlakuan terhadap rumah sebagai komoditas spekulatif, bukan hak dasar manusia. Menurut Fahri, hal inilah yang menyebabkan ketimpangan hunian semakin melebar. Ia menegaskan, Fahri Hamzah dorong reformasi besar perumahan Indonesia LPP RRI untuk mengakhiri praktik pembangunan yang mendorong masyarakat berpenghasilan rendah tinggal di pinggiran kota tanpa akses transportasi, layanan kesehatan, dan pusat ekonomi.

Dalam konteks domestik, Fahri mengidentifikasi fragmentasi data antarinstansi sebagai masalah terbesar sektor perumahan Indonesia. Kebijakan perumahan sering tidak tepat sasaran karena data yang tidak sinkron antara kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga pembiayaan. Ia menekankan perlunya transformasi menuju Single Data, yang merupakan fondasi untuk menyelesaikan persoalan pertanahan, kemiskinan, dan pembiayaan perumahan. Fahri Hamzah dorong reformasi besar perumahan Indonesia LPP RRI melalui integrasi data yang presisi, dan mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah menerbitkan Instruksi Presiden tentang DT-SEN pada Februari 2025.

Selain data, Fahri menekankan pentingnya kerja kolektif lintas sektor. Ekosistem perumahan membutuhkan koordinasi yang solid antara kementerian, perbankan, dan pemerintah daerah. Ia memperingatkan agar tidak terjebak ego sektoral, karena krisis hunian membutuhkan orkestrasi nasional yang terpadu. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan kelembagaan khusus untuk mengintegrasikan fungsi-fungsi strategis sektor perumahan. Fahri juga mengingatkan bahwa pembangunan perumahan bukan sekadar proyek ekonomi, melainkan gerakan besar untuk mengembalikan hak masyarakat atas kota dan ruang hidup yang manusiawi.

Yenny Wahid Terpilih sebagai Ketua Umum KOWANI Periode Baru

P Politik

3 hari

Fahri menutup pernyataannya dengan menyerukan komitmen global dari forum Baku harus segera diwujudkan dalam aksi nyata di Indonesia. “Baku telah berseru. Kini saatnya kita membuktikannya dalam aksi nyata. Leaving no one behind, jangan ada satu pun rakyat yang tertinggal,” ujarnya. Fahri Hamzah dorong reformasi besar perumahan Indonesia LPP RRI menjadi panggilan untuk mengubah kebijakan perumahan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Reformasi ini diharapkan mampu mengatasi backlog perumahan nasional dan menciptakan kota-kota yang inklusif, terkoneksi, serta memberi akses ekonomi yang adil bagi seluruh warga. Dengan transformasi data dan kelembagaan, Indonesia dapat mewujudkan hunian layak bagi semua lapisan masyarakat.

Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.