Ketua Komisi VII DPR Soroti Pemotongan Anggaran Kemenperin 2026: Dampak pada Industri Nasional

Ketua Komisi VII DPR Soroti Pemotongan Anggaran Kemenperin 2026: Dampak pada Industri Nasional

Suara Pecari | Jakarta – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti pemotongan anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada tahun 2026. Dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (8/6/2026), Saleh mempertanyakan bentuk pemotongan, penyebab, serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri. Ketua Komisi VII DPR Soroti Pemotongan Anggaran Kemenperin 2026 LPP RRI menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut.

Saleh menegaskan bahwa DPR ingin mengetahui secara detail bagaimana pemotongan anggaran ini mempengaruhi kualitas industri nasional. “Kami juga ingin melihat penyerapan anggaran sampai pada posisi ini. Penyerapan anggaran yang sudah ditetapkan tapi dipotong lagi untuk tahun 2026,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa Komisi VII DPR sedang mengevaluasi komposisi anggaran Kemenperin karena anggaran yang pernah dibahas sebelumnya tidak mengalami kenaikan, bahkan cenderung menurun.

Saleh mengungkapkan bahwa saat ini alokasi anggaran terbesar berada pada Politeknik Perindustrian yang fokus pada penyiapan sumber daya manusia. Namun, ia menilai kebutuhan direktorat lain juga perlu mendapat perhatian. “Maka teman-teman di rapat internal komisi menginginkan supaya ini kita dalami, di mana duduk persoalannya. Lalu apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan dalam pembahasan dan pelaksanaan program di Kemenperin,” kata Saleh.

Ketua Komisi VII DPR Soroti Pemotongan Anggaran Kemenperin 2026 LPP RRI juga meminta penjelasan mengenai kebutuhan setiap direktorat jenderal. DPR ingin memastikan bahwa pemotongan anggaran tidak menghambat daya saing industri, baik bagi perusahaan asing maupun lokal. Saleh menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran agar program-program strategis tetap berjalan optimal.

Dalam rapat tersebut, Saleh juga menyinggung dampak pemotongan terhadap iklim investasi. Ia khawatir pemotongan anggaran dapat mengurangi efektivitas program Kemenperin dalam mendorong pertumbuhan industri. “Kami ingin melihat pengaruhnya terhadap kualitas industri nasional dan perusahaan asing maupun lokal yang beroperasi di Indonesia,” tegasnya.

DPR berkomitmen untuk terus mengawal anggaran Kemenperin agar tepat sasaran. Ketua Komisi VII DPR Soroti Pemotongan Anggaran Kemenperin 2026 LPP RRI menjadi perhatian serius karena menyangkut masa depan sektor industri yang menjadi tulang punggung perekonomian. Saleh berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan komprehensif mengenai kebijakan pemotongan ini.

Kesimpulannya, pemotongan anggaran Kemenperin 2026 memicu kekhawatiran DPR akan dampaknya terhadap industri nasional. Evaluasi mendalam diperlukan untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif dan efisien, serta tidak menghambat pertumbuhan sektor industri yang vital bagi perekonomian Indonesia.

Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.

Tinggalkan Balasan