Wakil Ketua Komisi VII DPR Dukung Tambahan Anggaran Kemenperin Rp1,59 Triliun untuk Perkuat IKM dan SDM Industri
Suara Pecari | Wakil Ketua Komisi VII DPR Dukung Tambahan Anggaran Kemenperin Rp1,59 Triliun LPP RRI. Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026), Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebesar Rp1,59 triliun untuk tahun 2027. Tambahan anggaran ini dinilai krusial untuk memperkuat program prioritas, terutama di sektor industri kecil dan menengah (IKM), pembangunan sumber daya manusia (SDM) industri, serta penguatan standardisasi industri.
Evita menekankan bahwa sektor IKM memiliki peranan sangat penting dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Dukung Tambahan Anggaran Kemenperin Rp1,59 Triliun LPP RRI sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas industri. “Saya rasa tambahan anggaran ini harus kita perjuangkan bersama, Pak Menteri. Karena kemarin juga saya sebutkan bahwa sektor penguatan IKM ini memiliki peranan yang sangat penting,” ujar Evita.
Selain IKM, Evita menyoroti kebutuhan mendesak akan pembangunan SDM industri. Berdasarkan hasil kunjungan kerja ke politeknik dan perusahaan, ia menilai kebutuhan tenaga kerja industri masih sangat besar dan akan semakin meningkat seiring modernisasi dan perkembangan teknologi. “Saya sepakat kalau ini, Pak Menteri. Karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan SDM untuk industri ini,” kata Evita. Dukungan Wakil Ketua Komisi VII DPR terhadap tambahan anggaran Kemenperin Rp1,59 triliun LPP RRI menjadi sinyal positif bagi percepatan pembangunan SDM industri.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya mengusulkan tambahan anggaran tersebut untuk memperkuat berbagai program prioritas. Program restrukturisasi mesin dan peralatan industri mendapat alokasi Rp202 miliar, sementara pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri nasional diusulkan sebesar Rp162,55 miliar. “Antara lain, yang pertama program restrukturisasi mesin peralatan industri. Ini sesuai dengan apa yang menjadi perhatian dari banyak anggota Komisi VII kemarin,” jelas Agus.
Tambahan anggaran juga akan dialokasikan untuk fasilitasi pengembangan produk IKM, standar produk, dan akses pasar sebesar Rp136,62 miliar. Program restart industri kecil pascabencana mendapat Rp120,51 miliar, dan program penumbuhan wirausaha baru IKM sebesar Rp78 miliar. Dengan dukungan penuh dari Komisi VII, Wakil Ketua Komisi VII DPR Dukung Tambahan Anggaran Kemenperin Rp1,59 Triliun LPP RRI diharapkan dapat mempercepat hilirisasi industri dan meningkatkan produktivitas nasional.
Kesimpulannya, dukungan Wakil Ketua Komisi VII DPR terhadap tambahan anggaran Kemenperin Rp1,59 triliun merupakan langkah strategis untuk memperkuat IKM, SDM, dan standardisasi industri. Tambahan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan industri nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
