Kemacetan Lintas Ketapang‑Gilimanuk Dapat Menghambat Target Pariwisata dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Suara Pecari – 06 April 2026 | Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan bahwa kemacetan berkepanjangan pada jalur feri Ketapang‑Gilimanuk dapat mengganggu arus logistik serta menurunkan minat wisatawan. Ia mengingatkan bahwa sektor pariwisata merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Bambang menjelaskan bahwa antrean kendaraan menuju Bali yang panjang dapat membuat turis domestik dan mancanegara enggan melakukan perjalanan, berpotensi menurunkan kunjungan yang ditargetkan. Target kunjungan tahun ini mencakup sekitar 12 juta wisatawan domestik serta 7,5‑8 juta wisatawan asing.
Jika angka kunjungan menurun, dampak multiplier ekonomi dari sektor wisata akan berkurang, memperlambat pencapaian pertumbuhan 8 persen yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, penyelesaian masalah kemacetan menjadi prioritas strategis.
Dalam rapat koordinasi bersama pemangku kepentingan di Pelabuhan Ketapang, Bambang menyoroti bahwa media sering menyoroti kemacetan, sementara kondisi operasional kini sudah membaik. Ia menekankan perlunya publik menerima informasi terbaru tentang kelancaran lintas feri.
Hasil pertemuan mengidentifikasi bahwa penyebab utama kemacetan bukan kekurangan kapal, melainkan keterbatasan dermaga di kedua sisi jalur. Kapal masih tersedia dalam jumlah cukup, namun dermaga di Gilimanuk belum memadai.
Bambang mengusulkan penambahan dermaga di Gilimanuk sebagai solusi jangka pendek yang paling efektif. Dermaga tambahan di Bulusan, Ketapang, sudah selesai, namun belum ada pasangan di Gilimanuk.
Lahan untuk pembangunan dermaga Gilimanuk telah tersedia dan siap dipakai, hanya menunggu alokasi anggaran. Perkiraan biaya pembangunan dermaga pasangan diperkirakan mencapai sekitar Rp300 miliar.
Selain penambahan dermaga, rapat juga membahas penyempitan jalan dan jembatan yang menghubungkan pelabuhan. Kondisi tersebut memperparah antrean kendaraan, memperpanjang waktu tunggu.
Bambang telah menghubungi Kementerian PUPR serta Direktorat Jenderal Bina Marga untuk mempercepat pelebaran jalan dan jembatan. Penyelesaian infrastruktur darat diharapkan meningkatkan kapasitas akses menuju pelabuhan.
Ia menekankan bahwa solusi jangka pendek harus mencakup optimalisasi dermaga Bulusan serta pembangunan dermaga baru di Gilimanuk. Upaya ini bersifat lintas provinsi dan memerlukan dukungan pemerintah pusat.
Jika langkah‑langkah tersebut tidak diimplementasikan, risiko penurunan kunjungan wisatawan dapat menggerogoti target ekonomi nasional. Hal ini dapat memicu penurunan pendapatan daerah di Bali serta provinsi terkait.
Pemerintah daerah Banyuwangi menilai bahwa perbaikan infrastruktur lintas Jawa‑Bali berdampak pada perekonomian regional. Mereka siap berkolaborasi dalam penyediaan lahan dan dukungan logistik.
ASDP menyatakan kesiapan operasional kapal tetap optimal, namun menunggu fasilitas dermaga yang memadai. Penambahan dermaga akan memungkinkan peningkatan frekuensi keberangkatan kapal.
Para pengemudi dan asosiasi sopir mengapresiasi upaya penyelesaian kemacetan, karena antrean panjang meningkatkan biaya operasional mereka. Mereka berharap perbaikan jalan dapat mengurangi waktu tempuh.
Polisi kepolisian daerah menegaskan akan meningkatkan pengaturan lalu lintas di area pelabuhan untuk menghindari kepadatan berlebih. Koordinasi dengan pihak pelabuhan menjadi kunci kelancaran.
Jika dermaga Gilimanuk selesai tepat waktu, diperkirakan kapasitas penyeberangan dapat meningkat hingga 30 persen. Hal ini akan menurunkan waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan pengguna.
Kebijakan ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan konektivitas antar pulau sebagai bagian dari program pembangunan nasional. Peningkatan infrastruktur maritim menjadi prioritas dalam agenda jangka menengah.
Dengan mengatasi kemacetan, diharapkan target kunjungan wisatawan dapat tercapai, mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Keberhasilan ini akan menegaskan peran strategis jalur Ketapang‑Gilimanuk dalam perekonomian Indonesia.
Secara keseluruhan, penyelesaian masalah dermaga dan akses darat menjadi langkah krusial untuk mengurangi dampak negatif kemacetan pada sektor pariwisata dan ekonomi. Upaya bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku industri diharapkan menghasilkan solusi berkelanjutan.
