PM Baru Hungaria Peter Magyar Janji Tangkap Netanyahu Jika Masuk Negara

Suara Pecari – 21 April 2026 | Perdana Menteri terpilih Hungaria, Peter Magyar, menyatakan bahwa negaranya akan menahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bila ia menginjakkan kaki di wilayah Hungaria.

Janji itu diungkap pada konferensi pers di Budapest pada 20 April 2026, satu hari sebelum pelantikan resmi Magyar pada awal Mei.

Magyar menegaskan bahwa Hungaria akan mematuhi surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang diterbitkan pada November 2024 terhadap Netanyahu.

Surat perintah tersebut menuduh Netanyahu melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik Gaza.

Anggota ICC pada prinsipnya wajib menahan siapa pun yang menjadi subjek surat perintah tersebut.

Magyar menambahkan, “Jika suatu negara merupakan anggota ICC dan seseorang yang dicari oleh ICC memasuki wilayahnya, maka orang tersebut harus ditahan.”

Keputusan ini menandai perubahan kebijakan signifikan dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya di bawah Viktor Orbán.

Orbán pada April 2025 menolak menahan Netanyahu ketika pemimpin Israel mengunjungi Budapest, sekaligus mengumumkan penarikan Hungaria dari ICC.

Penarikan itu dijadwalkan berlaku pada 2 Juni 2026, tepat satu tahun setelah pemberitahuan resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB.

Magyar berjanji akan menghentikan proses penarikan tersebut, memastikan Hungaria tetap menjadi anggota ICC.

Ia juga menyatakan bahwa keputusan ini akan memperkuat kepatuhan Hungaria terhadap hukum internasional.

Pernyataan itu muncul bersamaan dengan undangan resmi yang dikirimkan Magyar kepada Netanyahu untuk kunjungan ke Budapest pada musim gugur 2026.

Undangan tersebut menegaskan bahwa hubungan bilateral akan tetap terbuka, meski dengan syarat kepatuhan pada perintah ICC.

Beberapa negara mengkritik sikap Hungaria yang tegas.

Prancis berpendapat penangkapan Netanyahu dapat melanggar perjanjian diplomatik yang melindungi kekebalan diplomatik.

Menurut Pasal 98 Statuta ICC, negara tidak boleh bertindak yang bertentangan dengan kewajiban internasionalnya terkait kekebalan diplomatik.

Mantan Kanselir Jerman Olaf Scholz pada April 2025 menyatakan tidak dapat membayangkan Jerman menahan Netanyahu.

Italia juga memberikan pandangan serupa, menekankan perlunya menghormati kekebalan kepala negara.

Namun, Magyar menegaskan bahwa kewajiban ICC lebih tinggi daripada pertimbangan diplomatik tersebut.

Para pengamat menilai langkah Magyar dapat memperbaiki hubungan Hungaria dengan Uni Eropa.

Setelah 16 tahun pemerintahan Orbán, kebijakan luar negeri Hungaria diperkirakan akan lebih kooperatif dengan blok Barat.

EU diproyeksikan dapat membuka peluang pencairan bantuan senilai 105 miliar dolar AS untuk Ukraina, berkat dukungan Hungaria yang lebih pro‑EU.

Magyar juga menekankan pentingnya menegakkan prinsip hukum internasional untuk memperkuat posisi Hungaria di arena global.

Ia menolak tuduhan bahwa kebijakan ini akan memicu ketegangan dengan Israel.

Menurutnya, penegakan hukum tidak bersifat politik, melainkan kewajiban moral dan hukum.

Netanyahu sendiri belum memberikan respons resmi terhadap pernyataan Magyar.

Namun, pemerintah Israel telah mengonfirmasi penerimaan undangan untuk kunjungan pada bulan Oktober.

Jika kunjungan itu dilangsungkan, Netanyahu akan menghadapi risiko penahanan di bandara Budapest.

Magyar menambahkan bahwa keputusan akhir akan tetap mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

Dia menegaskan bahwa proses penahanan akan melibatkan otoritas perbatasan dan peradilan Hungaria.

Langkah ini juga menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi kebijakan luar negeri negara‑negara anggota ICC.

Beberapa anggota lain, termasuk Amerika Serikat, masih menolak mengeksekusi perintah penangkapan ICC terhadap pejabat asing.

Keputusan Hungaria dapat menjadi preseden penting dalam dinamika penegakan ICC.

Para ahli hukum internasional mencatat bahwa penahanan Netanyahu oleh Hungaria akan menguji batas antara kekebalan diplomatik dan kewajiban ICC.

Situasi ini juga menyoroti ketegangan antara hak kedaulatan nasional dan otoritas pengadilan internasional.

Sejauh ini, tidak ada laporan resmi bahwa Netanyahu akan mengubah rencana kunjungannya.

Jika terjadi penahanan, proses hukum kemungkinan akan melibatkan permohonan pembebasan sementara dan banding ke Pengadilan Tinggi ICC.

Magyar menutup pernyataannya dengan menekankan komitmen Hungaria untuk menegakkan keadilan internasional tanpa kecuali.

Ia menambahkan, “Kami tidak akan menutup mata pada pelanggaran hukum, apapun asalnya.”

Kebijakan baru ini menandai era baru dalam politik luar negeri Hungaria di bawah pimpinan Peter Magyar.

Langkah tersebut juga menegaskan kembali peran ICC sebagai badan yudisial yang mengikat bagi semua negara anggotanya.

Situasi ini akan terus dipantau oleh komunitas internasional menjelang kunjungan Netanyahu yang dijadwalkan pada musim gugur.