KemenPPPA Dorong Suara Anak Masuk Agenda Pembangunan Jelang HAN 2026

Minggu, 7 Jun 2026 - 10:58 WIB

KemenPPPA Dorong Suara Anak Masuk Agenda Pembangunan Jelang HAN 2026

Suara Pecari | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terus menggalakkan partisipasi anak dalam pembangunan nasional melalui penyusunan Suara Anak Indonesia (SAI) 2026. Langkah ini diambil menjelang peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026, dengan harapan agar aspirasi anak dapat terintegrasi dalam kebijakan pembangunan yang lebih responsif dan inklusif. Inisiatif ini menegaskan bahwa anak bukan sekadar objek, melainkan subjek pembangunan yang berhak didengar.

Plt. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA, Rini Handayani, menekankan pentingnya peran anak dalam pembangunan. “Anak Indonesia adalah subjek pembangunan yang harus didengar, bukan sekadar objek dalam setiap kebijakan yang menyangkut mereka. Suara anak merupakan hak yang wajib dipenuhi negara dan menjadi bagian penting dalam proses pembangunan nasional,” ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (7/6/2026). Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong suara anak masuk dalam agenda pembangunan jelang HAN 2026.

Penyusunan Suara Anak Indonesia (SAI) bukanlah agenda seremonial semata. Menurut Rini, proses ini merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Melalui SAI, anak-anak belajar menyampaikan pendapat, mengidentifikasi permasalahan di lingkungan mereka, serta menawarkan solusi atas berbagai isu yang dihadapi. “Penyusunan Suara Anak Indonesia merupakan investasi bagi masa depan. Melalui proses ini, anak-anak belajar menyampaikan pendapat, mengidentifikasi persoalan di lingkungan mereka, serta menawarkan solusi terhadap berbagai isu yang mereka hadapi,” jelasnya.

Panitia SAI, Assyifa, memaparkan mekanisme penyusunan aspirasi anak yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa hingga nasional. Proses ini mengedepankan prinsip independen, representatif, inklusif, fleksibel, dan transparan. “Output penjaringan suara anak adalah daftar inventaris isu anak di wilayah masing-masing. Selanjutnya, suara anak yang telah dihimpun akan masuk ke tahap pembahasan, perumusan, hingga penetapan Suara Anak Indonesia yang nantinya akan disampaikan pada peringatan Hari Anak Nasional,” kata Assyifa. Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan harus mengutamakan suara asli anak tanpa intervensi orang dewasa, agar aspirasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kondisi anak di setiap daerah.

Pada tahun 2026, penyusunan SAI mengusung tema “Kumara Vakya Nusa Dipta” yang berarti suara anak yang menerangi nusantara. Tema ini mengandung makna bahwa suara anak diharapkan menjadi cahaya yang menerangi arah pembangunan. KemenPPPA berharap proses ini dapat memperkuat partisipasi anak dalam pembangunan sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan terbaik anak menuju Indonesia Emas 2045.

Langkah KemenPPPA ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak PBB. Dengan mendorong suara anak masuk dalam agenda pembangunan jelang HAN 2026, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk menempatkan anak sebagai prioritas utama. Partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan tidak hanya akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, tetapi juga membentuk generasi muda yang kritis, peduli, dan berdaya.

Kesimpulannya, upaya KemenPPPA mendorong suara anak masuk agenda pembangunan jelang HAN 2026 merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui Suara Anak Indonesia 2026, anak-anak tidak hanya didengar, tetapi juga menjadi bagian dari solusi atas permasalahan bangsa. Diharapkan, kebijakan yang lahir dari proses ini akan benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah.