Menkeu Yakini Kenaikan Harga Pertamax Tak Picu Lonjakan Inflasi

Keyakinan Menkeu: Dampak Terbatas pada Inflasi

Suara Pecari | Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini bahwa kenaikan harga Pertamax tidak akan memicu lonjakan inflasi. Menurutnya, efek domino dari kebijakan ini terhadap harga barang dan jasa di masyarakat akan sangat terbatas. “Karena karakteristik pengguna Pertamax mayoritas kendaraan pribadi kelas menengah ke atas. Bukan kendaraan logistik atau transportasi publik yang menjadi urat nadi distribusi barang pokok,” kata Menkeu Purbaya dalam pernyataan tertulisnya, dikutip Kamis, 11 Juni 2026.

Pernyataan ini muncul di tengah kekhawatiran publik bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi akan mendorong kenaikan harga barang secara umum. Namun, pemerintah meyakini bahwa struktur biaya produksi dan logistik nasional tidak akan terganggu secara signifikan. “Harusnya dampak inflasinya limited, karena bukan buat angkutan umum. Angkutan barang enggak pakai Pertamax,” ucapnya. Dengan demikian, laju inflasi sepanjang tahun 2026 diperkirakan akan tetap stabil dan berada di dalam koridor asumsi APBN 2026.

Kenaikan Harga Pertamax: Detail dan Penyebab

Pada Selasa lalu, Pertamina secara resmi menaikkan harga Pertamax sebesar Rp3.950 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, harga Pertamax Green 95 naik sebesar Rp4.100 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Kenaikan ini seiring dengan melonjaknya harga minyak global yang mendorong Pertamina untuk melakukan penyesuaian terhadap harga keekonomian. Berikut adalah perbandingan harga sebelum dan sesudah kenaikan:

Menkeu Yakin Kenaikan Harga Pertamax Tak Picu Lonjakan Inflasi, Ini Alasannya

B Berita

1 hari

Kekhawatiran Perpindahan Konsumsi ke BBM Bersubsidi

Meskipun Menkeu optimistis, ada kekhawatiran bahwa kenaikan harga Pertamax akan mendorong konsumen untuk beralih ke BBM yang lebih murah, seperti Pertalite yang merupakan BBM bersubsidi. Perpindahan konsumsi ini berpotensi membebani kuota BBM bersubsidi yang telah ditetapkan pemerintah. Menanggapi hal ini, Menkeu Purbaya mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang komprehensif.

“Pemerintah akan memastikan bahwa pengawasan distribusi BBM bersubsidi semakin diperketat, sehingga tepat sasaran. Guna menjamin agar BBM bersubsidi tetap dinikmati oleh masyarakat yang berhak dan kuotanya tetap terjaga hingga akhir tahun,” ujar Menkeu. Langkah mitigasi yang direncanakan meliputi:

Realisasi Naik Anggaran Kemenperin Terserap Rp898 Miliar LPP RRI

B Berita

4 hari

• Peningkatan sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi berbasis digital.
• Penguatan sanksi bagi pengecer yang menjual BBM bersubsidi kepada pihak tidak berhak.
• Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan BBM bersubsidi sesuai peruntukan.

Analisis Dampak dari Perspektif Ekonom

Sementara itu, Analis Pasar Uang dari Mirae Asset Sekuritas, Jessica Tasijawa, mencermati dampak kenaikan harga BBM non-subsidi terhadap masyarakat. “Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi semakin menekan daya beli dan konsumsi masyarakat serta meningkatkan risiko inflasi,” ucapnya. Risiko inflasi terjadi karena kenaikan biaya transportasi, yang pada akhirnya dapat mendorong kenaikan harga barang dan jasa lainnya.

Jessica juga menyoroti dampak fiskal dari kenaikan harga energi. “Sementara harga energi yang tetap tinggi juga dapat menambah tekanan fiskal melalui kenaikan subsidi dan kompensasi energi,” ujarnya. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat APBN 2026 telah mengasumsikan harga minyak tertentu. Jika harga minyak terus melonjak, pemerintah mungkin perlu merevisi anggaran subsidi energi.

Banyuwangi Optimalkan Promosi Pariwisata Melalui Inovasi AMTOMA

B banyuwangi

542 hari

Dampak dan Implikasi bagi Masyarakat dan Industri

Kenaikan harga Pertamax memiliki dampak langsung pada pengguna kendaraan pribadi kelas menengah ke atas. Bagi mereka, kenaikan ini berarti peningkatan biaya transportasi harian. Namun, dampak tidak langsung juga perlu diwaspadai. Jika terjadi perpindahan konsumsi ke Pertalite, kuota subsidi bisa jebol, yang pada akhirnya bisa memaksa pemerintah menaikkan harga Pertalite atau mengurangi subsidi di masa depan.

Dari sisi industri, sektor transportasi dan logistik mungkin tidak terpengaruh langsung karena mereka umumnya menggunakan solar atau Pertalite. Namun, sektor jasa yang mengandalkan kendaraan pribadi untuk operasional, seperti ojek online dan taksi, akan merasakan dampaknya. Berikut adalah rincian dampak potensial:

Menhaj: 47.012 Jemaah Haji Telah Pulang ke Tanah Air, Proses Pemulangan Berjalan Lancar

B Berita

3 hari

Penutup: Antara Optimisme dan Kewaspadaan

Keyakinan Menkeu bahwa kenaikan harga Pertamax tidak akan memicu lonjakan inflasi didasarkan pada analisis karakteristik pengguna BBM non-subsidi. Namun, kekhawatiran akan perpindahan konsumsi ke BBM bersubsidi dan tekanan pada daya beli masyarakat tetap menjadi risiko yang harus diantisipasi. Pemerintah berjanji akan memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi, namun efektivitas langkah ini masih harus diuji. Di tengah ketidakpastian harga minyak global, kebijakan ini menjadi ujian bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat kecil. Publik pun menanti realisasi dari janji mitigasi tersebut, sambil berharap bahwa dampak kenaikan ini benar-benar terbatas seperti yang diyakini Menkeu.

Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.