Ketua DPR Puan Maharani Minta Pelatihan Militer Calon Manajer Koperasi Dihapus, Fokus pada Manajerial
Suara Pecari | Ketua DPR RI, Puan Maharani, secara tegas meminta agar pelatihan berbasis militer untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) dihapuskan. Permintaan ini muncul setelah insiden tragis yang merenggut lima nyawa peserta dalam Latihan Dasar Militer (Latsarmil) yang digelar Kementerian Pertahanan. Puan menekankan agar program tersebut difokuskan pada aspek manajerial semata, bukan kegiatan fisik yang berisiko tinggi.
Latar Belakang Permintaan Puan Maharani
Puan Maharani menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban dan mengingatkan agar kejadian serupa tidak terulang. “Rangkaian kegiatan itu sebaiknya fokus pada manajerial saja. Untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan, ya yang sesuai diharapkan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (30/6/2026). Ia juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap program pelatihan tersebut dan akan menindaklanjuti hasil evaluasi yang ada. Pernyataan ini mendapat perhatian luas karena menyoroti efektivitas dan keselamatan dalam program pembentukan manajer koperasi yang diinisiasi pemerintah.
| Aspek | Pelatihan Militer Sebelumnya | Usulan Puan Maharani |
|---|---|---|
| Fokus | Fisik dan semi-militer | Manajerial dan kepemimpinan |
| Risiko | Tinggi (5 korban jiwa) | Rendah |
| Tujuan | Bentuk karakter ala militer | Kompetensi manajerial dan bela negara |
Kronologi Insiden dan Respons Kementerian Pertahanan
Lima peserta Latsarmil meninggal dunia setelah mengikuti latihan selama 10 hari. Penyebab kematian bervariasi, mulai dari heat stroke, tuberkulosis, hingga henti jantung. Insiden ini memicu kontroversi dan mendorong Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk mengubah konsep pelatihan. Karo Infohan Setjen Kemhan, Brigjen Rico Ricardo Sirait, mengonfirmasi bahwa kegiatan kini tidak lagi disebut Latsarmil, melainkan Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial. “Evaluasi yang dilakukan antara lain terminologi penyesuaian dan pendekatan kegiatan. Hal ini untuk memperjelas bahwa latihan bela negara dan manajerial ini diarahkan untuk membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, integritas, kerja sama, tanggung jawab, profesionalisme, kemampuan bekerja dalam tekanan, serta semangat pengabdian kepada masyarakat,” jelas Rico.
Kemhan juga mengurangi kegiatan fisik yang bersifat teknis dan taktis militer, seperti penembakan dan latihan lainnya yang tidak relevan dengan kebutuhan calon manajer koperasi. Intensitas kegiatan fisik dikurangi dan disesuaikan dengan latar belakang peserta sebagai warga sipil. Langkah ini diambil untuk mencegah terulangnya korban jiwa dan memastikan pelatihan tetap efektif dalam membentuk karakter tanpa membahayakan peserta.
Dampak dan Implikasi bagi Program Koperasi Desa Merah Putih
Program Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa dan nelayan. Calon manajer diharapkan mampu mengelola perputaran uang rakyat dengan profesional. Namun, insiden ini menimbulkan pertanyaan tentang keselamatan dan efektivitas pelatihan. Para ahli manajemen dan pendidikan menilai bahwa pelatihan manajerial yang baik seharusnya menekankan pada soft skills, seperti kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan etika bisnis, bukan pada kemampuan fisik yang berlebihan.
- Peningkatan fokus pada aspek manajerial dapat meningkatkan kualitas pengelolaan koperasi.
- Penghapusan elemen militer mengurangi risiko kesehatan dan keselamatan peserta.
- Program bela negara tetap dipertahankan dalam bentuk pembekalan karakter tanpa latihan fisik berat.
Langkah Kemhan mengubah pendekatan pelatihan disambut positif oleh berbagai pihak, termasuk akademisi dan praktisi koperasi. Mereka berharap perubahan ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi menjadi landasan bagi pengembangan kurikulum pelatihan manajer koperasi yang lebih komprehensif dan aman.
Reaksi Publik dan Langkah Ke Depan
Insiden ini memicu diskusi luas di media sosial dan forum publik tentang perlunya reformasi pelatihan bagi pengelola koperasi. Banyak yang mendukung permintaan Puan Maharani agar pelatihan militer dihapuskan, namun ada juga yang menilai bahwa unsur kedisiplinan ala militer tetap diperlukan. Namun, dengan adanya korban jiwa, mayoritas sepakat bahwa keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama. DPR berencana memanggil Kemhan dan pihak terkait untuk membahas evaluasi program secara mendalam. Puan Maharani menegaskan, “Jadi evaluasinya menyeluruh dan kita lihat evaluasi-evaluasi apa saja yang sudah akan dilakukan. Nanti akan kami tindaklanjuti. Kita lihat dulu.”
Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan ini tidak mengurangi kualitas calon manajer koperasi. Pembekalan bela negara dan manajerial yang baru harus tetap mampu menghasilkan pemimpin yang berintegritas, disiplin, dan siap mengelola dana masyarakat. Kemhan juga diminta untuk transparan dalam melaporkan hasil evaluasi dan langkah-langkah pencegahan ke depan.
Kepercayaan publik terhadap program koperasi pemerintah menjadi taruhan. Dengan langkah cepat dan tepat, diharapkan tragedi ini menjadi titik balik untuk menciptakan sistem pelatihan yang lebih manusiawi, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata calon manajer koperasi. Bagi para keluarga korban, keadilan dan perbaikan sistem adalah penghiburan yang paling berarti.
Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.