Habiburokhman Puji Polri Bentuk Satgas Lundup: Komisi III DPR Terus Dukung Pemberantasan Penyelundupan
Suara Pecari | Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memberikan apresiasi tinggi kepada Polri, khususnya Satuan Tugas Penegakan Hukum Penyelundupan (Satgas Lundup), atas respons cepat dalam menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memperketat pemberantasan penyelundupan. Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/6), Habiburokhman menegaskan bahwa kinerja Satgas Lundup dalam empat hari pertama telah menunjukkan hasil nyata yang berdampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Kinerja Cepat Satgas Lundup
Habiburokhman menyoroti bahwa dalam waktu singkat, Satgas Lundup berhasil membongkar sejumlah kasus penyelundupan besar. Di antaranya, pengungkapan 57 ribu unit handphone ilegal asal China, 25 ton bawang putih, bawang merah, dan cabai kering dari China, India, dan Belanda, serta pakaian bekas impor asal Korea Selatan senilai Rp 669 miliar. “Ini adalah catatan emas bagi Korps Bhayangkara. Saya memberikan acungan jempol atas respons yang sangat cepat, taktis, dan progresif,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.
Dampak Ekonomi dan Stabilitas Nasional
Pemberantasan penyelundupan memiliki dampak langsung terhadap perekonomian Indonesia. Penyelundupan barang-barang seperti handphone, bawang, dan pakaian bekas tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak dan bea cukai, tetapi juga mengancam industri dalam negeri. Handphone ilegal, misalnya, dapat mengganggu pasar telekomunikasi lokal, sementara impor pangan ilegal menekan harga komoditas petani. Habiburokhman menekankan bahwa langkah tegas Polri sejalan dengan upaya Presiden Prabowo dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi pelaku usaha kecil.
Data yang dirilis oleh Satgas Lundup menunjukkan bahwa total kerugian negara akibat penyelundupan yang terungkap mencapai lebih dari Rp 1 triliun dalam sepekan terakhir. Berikut adalah rincian barang bukti yang diamankan:
| Jenis Barang | Jumlah | Asal | Perkiraan Nilai |
|---|---|---|---|
| Handphone ilegal | 57.000 unit | China | Rp 200 miliar |
| Bawang putih, bawang merah, cabai kering | 25 ton | China, India, Belanda | Rp 150 miliar |
| Pakaian bekas impor | – | Korea Selatan | Rp 669 miliar |
Dukungan Penuh Komisi III DPR
Komisi III DPR RI, yang membidangi hukum dan HAM, menyatakan akan terus mendukung langkah-langkah tegas Polri. “Kami berharap momentum ini terus dijaga, dikejar sampai ke akar-akarnya, dan tidak kendor,” tegas Habiburokhman. Ia juga mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang sigap membentuk Satgas Lundup hanya beberapa hari setelah perintah Presiden.
Kronologi Pembentukan Satgas Lundup
Berikut adalah kronologi singkat pembentukan dan aksi Satgas Lundup:
- 25 Juni 2026: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemberantasan penyelundupan secara total.
- 26 Juni 2026: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Satgas Penegakan Hukum Penyelundupan (Satgas Lundup).
- 27-29 Juni 2026: Satgas bergerak cepat dan mengungkap kasus-kasus besar di beberapa pelabuhan utama.
- 29 Juni 2026: Habiburokhman memberikan apresiasi publik dan menyatakan dukungan DPR.
Implikasi bagi Masyarakat dan Industri
Pemberantasan penyelundupan memberikan angin segar bagi industri dalam negeri. Pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang selama ini tertekan oleh barang ilegal diharapkan bisa bernapas lega. Selain itu, penerimaan negara dari bea masuk dan pajak akan meningkat, yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Masyarakat juga diuntungkan karena barang ilegal seringkali tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas.
Namun, tantangan ke depan adalah memastikan bahwa penindakan tidak hanya bersifat sporadis. Habiburokhman mengingatkan agar Satgas terus bekerja secara berkelanjutan dan tidak kendor. “Terima kasih kepada Kapolri beserta seluruh jajaran Satgas Gakkum Penyelundupan. Teruslah bekerja demi melindungi hukum, masyarakat, dan perekonomian bangsa,” pungkasnya.
Dengan dukungan penuh dari DPR, diharapkan Satgas Lundup dapat menjadi garda terdepan dalam memberantas penyelundupan yang telah lama menjadi momok bagi perekonomian Indonesia. Langkah ini juga menunjukkan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional.
Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.