Ombudsman Apresiasi Kinerja Layanan Publik Pemprov DKI, Ingatkan Jangan Berpuas Diri
Suara Pecari, Jakarta – Ombudsman RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta atas komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Apresiasi ini disampaikan menyusul hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik (P3P) Ombudsman RI yang menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2022, hingga pada 2025 Pemprov DKI berhasil meraih kategori tertinggi dalam penilaian tersebut.
Anggota Ombudsman RI, Partono, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (10/7/2026), mengatakan bahwa capaian ini merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam memperbaiki layanan kepada masyarakat. “Kami apresiasi atas komitmennya untuk terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik dari tahun ke tahun,” ujar Partono. Namun, ia juga mengingatkan agar Pemprov DKI tidak cepat berpuas diri. Sebagai ibu kota negara dan wajah Indonesia, Jakarta harus terus menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik dan menjadi contoh bagi daerah lain.
Laporan Masyarakat dan Dugaan Maladministrasi
Meski secara umum kinerja pelayanan publik Pemprov DKI mendapat nilai positif, Ombudsman mencatat hingga pertengahan 2026, Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya telah menerima sebanyak 566 laporan dari masyarakat. Laporan-laporan tersebut mayoritas berkaitan dengan dugaan maladministrasi, seperti penundaan berlarut dalam penyelesaian pelayanan, penyimpangan prosedur, tidak memberikan pelayanan, hingga ketidakmampuan petugas dalam memberikan layanan.
Substansi laporan yang paling banyak dilaporkan meliputi persoalan pertanahan, pendidikan, dan pelayanan administrasi pemerintahan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut adalah rincian jenis maladministrasi yang paling sering dilaporkan:
| Jenis Maladministrasi | Jumlah Laporan |
|---|---|
| Penundaan Berlarut | 210 |
| Penyimpangan Prosedur | 145 |
| Tidak Memberikan Pelayanan | 98 |
| Ketidakmampuan Petugas | 113 |
Data ini menunjukkan bahwa meskipun secara keseluruhan pelayanan publik di DKI Jakarta membaik, masih ada titik-titik kelemahan yang perlu segera dibenahi, terutama dalam hal responsivitas dan kompetensi petugas.
Rencana Penilaian Maladministrasi 2026
Dalam pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Jumat (10/7/2026), Ombudsman juga menyampaikan rencana pelaksanaan Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 atau yang dikenal dengan Opini Ombudsman RI. Penilaian ini akan berlangsung mulai Agustus hingga November 2026 dan akan mencakup berbagai layanan dasar, antara lain:
- Pendidikan
- Kesehatan
- Administrasi kependudukan
- Pelayanan kepolisian
Ombudsman berharap Pemprov DKI dapat memfasilitasi sosialisasi kepada seluruh perangkat daerah sebelum proses penilaian dimulai. “Kami berharap pada akhir Juli dapat dilakukan sosialisasi kepada perangkat daerah yang menjadi objek penilaian, agar seluruh proses berjalan efektif dan menghasilkan perbaikan pelayanan publik yang berkelanjutan,” kata Partono.
Dukungan untuk Penguatan Kelembagaan Ombudsman
Selain penilaian, Ombudsman juga meminta dukungan Pemprov DKI terhadap penguatan kelembagaan Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya, terutama terkait penyediaan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai. Hal ini penting untuk menunjang fungsi pengawasan pelayanan publik yang optimal.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan kesiapannya untuk memperkuat koordinasi dengan Ombudsman RI. “Saya adalah orang yang memakai keyakinan hidup, diawasi satu orang ataupun diawasi publik, lebih baik diawasi publik,” ujar Pramono. Ia menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.
Komitmen Anggaran dan Program Kesejahteraan
Pramono juga memastikan bahwa Pemprov DKI tetap memprioritaskan anggaran untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial sebagai upaya menjaga kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah terus menjalankan berbagai program peningkatan kesejahteraan, termasuk penataan kawasan melalui relokasi warga yang tinggal di area tempat pemakaman umum ke rumah susun milik pemerintah.
Terkait Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026, Pramono mengatakan akan menginstruksikan seluruh jajaran Pemprov DKI untuk mendukung proses penilaian dan berkoordinasi dengan Inspektorat serta perangkat daerah terkait. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat perbaikan pelayanan publik di DKI Jakarta.
Dampak dan Implikasi bagi Masyarakat
Peningkatan kualitas pelayanan publik Pemprov DKI Jakarta tentu membawa dampak positif bagi masyarakat. Dengan adanya penilaian yang ketat dari Ombudsman, diharapkan setiap perangkat daerah semakin responsif dan profesional dalam memberikan layanan. Masyarakat sebagai pengguna layanan akan merasakan kemudahan, kecepatan, dan transparansi dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi, seperti perizinan, kependudukan, dan pendidikan.
Namun, masih adanya laporan maladministrasi menunjukkan bahwa perjalanan menuju pelayanan prima masih panjang. Ombudsman mengingatkan bahwa Jakarta sebagai ibu kota harus menjadi role model bagi daerah lain. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan mutlak diperlukan.
Kronologi Peristiwa
Berikut adalah kronologi peristiwa terkait penilaian pelayanan publik di DKI Jakarta:
- 2022: Pemprov DKI mulai menunjukkan peningkatan dalam penilaian P3P Ombudsman.
- 2025: Pemprov DKI berhasil meraih kategori tertinggi dalam penilaian P3P Ombudsman.
- 10 Juli 2026: Ombudsman menyampaikan apresiasi dan rencana penilaian maladministrasi 2026 kepada Gubernur DKI.
- Agustus–November 2026: Pelaksanaan Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik (Opini Ombudsman RI).
Dengan adanya penilaian ini, diharapkan seluruh perangkat daerah di DKI Jakarta dapat mempersiapkan diri secara maksimal. Partono menekankan bahwa sosialisasi yang efektif akan menjadi kunci keberhasilan penilaian. “Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat berpartisipasi aktif dan menjadikan penilaian ini sebagai momentum untuk terus berbenah,” tutupnya.
Di tengah berbagai tantangan, komitmen Gubernur Pramono Anung untuk mengawal transparansi dan akuntabilitas menjadi angin segar bagi upaya perbaikan pelayanan publik. Masyarakat pun berharap agar apresiasi yang diberikan Ombudsman tidak membuat Pemprov DKI lengah, melainkan semakin termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik. Sebab, pada akhirnya, kualitas pelayanan publik adalah cerminan dari kualitas pemerintahan itu sendiri.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
