Pemprov Bengkulu Usulkan Perpanjangan Inpres Pengembangan Pulau Baai
Suara Pecari, Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu secara resmi mengusulkan perpanjangan masa berlaku Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Pelabuhan Pulau Baai. Usulan ini disampaikan setelah evaluasi menunjukkan sejumlah target utama belum tercapai secara optimal, terutama terkait pengerukan alur pelayaran dan pembangunan akses pendukung. Inpres tersebut sejatinya akan berakhir pada 31 Juli 2026, namun Pemprov menilai diperlukan waktu tambahan untuk menyelesaikan seluruh program yang telah direncanakan.
Monitoring dan Evaluasi Implementasi Inpres
Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, RA Denni, mengungkapkan bahwa usulan perpanjangan disampaikan dalam rapat bersama PT Pelindo dan tim dari Kementerian Sekretariat Negara pada Senin, 13 Juli 2026. Rapat tersebut merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan Inpres. Dalam pertemuan itu, Pemprov Bengkulu memaparkan capaian dan hambatan yang dihadapi, terutama yang menjadi tanggung jawab Pelindo.
Berdasarkan data yang disajikan, kedalaman alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai saat ini baru mencapai sekitar minus 6 meter, jauh dari target minus 12 meter yang ditetapkan dalam Inpres. Kondisi ini menjadi salah satu alasan utama perlunya perpanjangan masa berlaku Inpres agar pengerukan dapat diselesaikan sesuai spesifikasi.
Target dan Realisasi Pembangunan Pelabuhan Pulau Baai
Berikut adalah tabel perbandingan antara target Inpres dengan realisasi hingga Juli 2026:
| Indikator | Target Inpres | Realisasi (Juli 2026) |
|---|---|---|
| Kedalaman alur pelayaran | minus 12 meter | minus 6 meter |
| Pembangunan akses jalan | 100% | 65% |
| Fasilitas bongkar muat | Operasional penuh | 30% |
Tabel di atas menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan signifikan antara target dan realisasi, terutama pada pengerukan alur pelayaran yang merupakan prasyarat utama bagi kapal besar untuk bersandar.
Usulan Penambahan Substansi Inpres
Selain meminta perpanjangan waktu, Pemprov Bengkulu juga mengusulkan penambahan substansi dalam Inpres terkait percepatan pembangunan akses pendukung menuju Pelabuhan Pulau Baai. Salah satu usulan yang paling menonjol adalah pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Bengkulu. Jalur kereta ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi distribusi barang dan memperkuat jaringan transportasi menuju kawasan pelabuhan.
Usulan lain yang disampaikan meliputi:
- Pembangunan jalan tol akses pelabuhan
- Peningkatan kapasitas listrik di kawasan pelabuhan
- Pengembangan kawasan industri di sekitar pelabuhan
Pemprov berharap penambahan substansi ini dapat diakomodasi dalam Inpres yang diperpanjang, sehingga pengembangan Pelabuhan Pulau Baai menjadi lebih komprehensif.
Dampak dan Implikasi
Bagi Perekonomian Bengkulu
Pelabuhan Pulau Baai merupakan pintu gerbang logistik utama bagi Provinsi Bengkulu. Dengan selesainya pengerukan alur pelayaran, pelabuhan ini dapat menampung kapal berukuran besar, sehingga biaya logistik dapat ditekan. Hal ini akan berdampak positif pada harga barang dan daya saing produk lokal. Selain itu, pengembangan akses kereta api akan membuka konektivitas dengan Sumatera Selatan, memperlancar distribusi komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan karet.
Bagi Masyarakat
Perbaikan infrastruktur pelabuhan diharapkan menciptakan lapangan kerja baru, baik selama konstruksi maupun setelah operasional. Masyarakat sekitar juga akan menikmati akses transportasi yang lebih baik, terutama jika jalur kereta api terealisasi. Namun, dampak negatif seperti pembebasan lahan dan potensi kerusakan lingkungan perlu diantisipasi dengan kajian yang matang.
Bagi Pemerintah Pusat
Perpanjangan Inpres menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur strategis di daerah. Namun, hal ini juga menjadi tantangan dalam hal pendanaan dan koordinasi antar lembaga. Kementerian Sekretariat Negara diharapkan dapat memfasilitasi proses revisi Inpres agar lebih responsif terhadap kebutuhan di lapangan.
Kronologi Peristiwa
- 2022: Inpres Nomor 12 Tahun 2022 diterbitkan untuk mempercepat pengembangan Pelabuhan Pulau Baai.
- 2023-2025: Pelaksanaan program berjalan lambat; pengerukan alur pelayaran baru mencapai minus 6 meter.
- 13 Juli 2026: Rapat monitoring dan evaluasi antara Pemprov Bengkulu, PT Pelindo, dan Kementerian Sekretariat Negara.
- 21 Juli 2026: Pemprov Bengkulu secara resmi mengusulkan perpanjangan Inpres dan penambahan substansi.
- 31 Juli 2026: Batas akhir masa berlaku Inpres saat ini.
Harapan ke Depan
Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan seluruh usulan tersebut sebagai bagian dari percepatan pembangunan infrastruktur strategis di daerah. Dengan penyelesaian pengerukan alur pelayaran dan pengembangan akses transportasi, Pelabuhan Pulau Baai diharapkan mampu meningkatkan daya saing ekonomi Bengkulu sekaligus memperlancar konektivitas dengan Pulau Enggano maupun wilayah lainnya. Langkah ini juga sejalan dengan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Masyarakat Bengkulu pun menanti realisasi nyata dari janji pembangunan yang selama ini digaungkan. Kini, bola ada di tangan pemerintah pusat untuk menentukan nasib pelabuhan kebanggaan Bengkulu ini.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
