DPR Terima Tokoh Ulama Aceh, Bahas PAD hingga Isu Pembangunan
Suara Pecari, Jakarta – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menerima kunjungan tokoh ulama Aceh, termasuk Tgk. H. Nuruzzahri Yahya (Waled Nu) dan sejumlah tokoh lainnya, dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (3/9/2026). Pertemuan ini membahas berbagai persoalan strategis di Aceh seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), isu pertanahan, dan pembangunan.
Fakta Utama Pertemuan
Dalam pertemuan tersebut, Sufmi Dasco Ahmad didampingi oleh sejumlah pimpinan DPR seperti Ketua Komisi III Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III Rano Alfath, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Nazaruddin Dek Gam, serta pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Endipat Wijaya. Kesempatan ini dimanfaatkan DPR untuk mendengarkan langsung aspirasi para ulama dan tokoh Aceh yang dianggap sebagai penghormatan terhadap sejarah panjang perjuangan Aceh.
Topik Pembahasan
Berbagai isu utama yang dibahas meliputi:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh: Diskusi tentang bagaimana PAD dapat ditingkatkan dan masalah yang dihadapi dalam pengelolaannya.
- Persoalan Pertanahan: Isu terkait pengelolaan dan penyelesaian konflik pertanahan di Aceh.
- Isu Pembangunan: Berbagai tantangan dan kebutuhan pembangunan yang harus mendapat dukungan kebijakan dari pemerintah pusat.
Konteks dan Pentingnya Pertemuan
Aceh memiliki sejarah panjang dalam perjuangan daerah yang memiliki karakteristik dan kebutuhan khusus. Oleh karena itu, aspirasi para ulama dan tokoh Aceh sangat penting untuk didengarkan sebagai bagian dari upaya DPR dalam menyusun kebijakan yang mendukung kemajuan daerah tersebut. Pertemuan ini juga menjadi medium koordinasi aspirasi yang akan disampaikan ke tingkat nasional.
Dampak dan Tindak Lanjut
Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa masukan dari para ulama dan tokoh Aceh akan menjadi bahan penting bagi DPR dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan. Aspirasi tersebut akan dikoordinasikan sesuai kewenangan DPR untuk memastikan bahwa persoalan yang dihadapi Aceh mendapat perhatian yang layak dari pemerintah pusat.
Melalui dialog ini, DPR menunjukkan komitmen untuk memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah khususnya Aceh, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
