Evaluasi Struktur Pengawasan dan Akuntabilitas Diperlukan Terkait Kasus Blueray

Sabtu, 23 Mei 2026 - 06:10 WIB

Evaluasi Struktur Pengawasan dan Akuntabilitas Diperlukan Terkait Kasus Blueray

Suara Pecari | Kasus dugaan suap yang melibatkan PT Blueray Cargo menjadi sorotan penting untuk menilai kembali struktur pengawasan dan akuntabilitas dalam sektor kepabeanan. Penilaian ini muncul ditengah meningkatnya perhatian publik mengenai dugaan aliran dana yang melibatkan istilah “kode 1” yang muncul dalam persidangan kasus tersebut.

Gautama Wiranegara, seorang spesialis analisis kontra intelijen, mengingatkan pentingnya bagi masyarakat dan media untuk tetap berpegang pada fakta yang terungkap di persidangan. Ia menekankan bahwa penyebutan nama atau kode tertentu tidak lantas membuktikan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana.

Dalam proses persidangan, Orlando Hamonangan mengungkapkan bahwa amplop dengan kode 1 diterima oleh individu bernama Rizal, bukan oleh Direktur Jenderal. Hal ini menandakan bahwa menarik kesimpulan cepat hanya berdasarkan narasi yang berkembang di publik dapat berbahaya.

Gautama juga mengingatkan akan potensi tunnel vision, di mana masyarakat cenderung mempercayai satu sudut pandang narasi tanpa mempertimbangkan fakta yang lain. Asumsi yang berkembang bisa menjadi kebenaran sosial yang tidak teruji, dan ini sangat mengkhawatirkan.

Ia juga menyoroti adanya kemungkinan pola legitimasi yang salah, di mana nama atasan digunakan untuk membangun pengaruh tertentu di lapangan. Menurutnya, pola ini harus diuji dengan objektif melalui mekanisme hukum yang ada.

Kasus Blueray ini seharusnya tidak hanya dilihat sebagai tindak pidana suap semata. Lebih jauh lagi, kasus ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengawasan internal guna mencegah berkembangnya struktur informal yang menyimpang dari mekanisme formal yang ada.

“Kita tidak hanya perlu membongkar individu yang terlibat, tetapi juga mekanisme yang memungkinkan nama jabatan digunakan secara tidak tepat,” jelasnya. Gautama menekankan bahwa jika tidak dilakukan evaluasi, kemungkinan dalam lima tahun ke depan, akan kembali muncul kasus serupa dengan pola yang tetap sama.