Cara Melapor Indikasi Mafia Tanah ke Kementerian ATR/BPN

Suara Pecari | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memberantas kejahatan mafia tanah yang kian meresahkan. Ancaman ini tidak hanya mengganggu pemilik tanah, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan yang ada.

Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono, menyatakan bahwa masyarakat harus segera melapor jika menemukan indikasi tanah mereka diserobot atau menjadi target mafia tanah. Ia mengingatkan agar laporan disertai bukti konkret untuk mempermudah proses penanganan.

Iljas menekankan pentingnya menjaga dokumen kepemilikan tanah, seperti sertifikat dan akta jual beli. Banyak kasus mafia tanah berawal dari pemalsuan dokumen dan penyerobotan lahan, sehingga kewaspadaan masyarakat sangat diperlukan.

Kepala Desa Paindoan Diduga Terlibat Mafia Tanah, Terbitkan SKT Ilegal di Luar Wilayah Desa

B Berita

494 hari

Untuk melaporkan indikasi kejahatan, masyarakat perlu mengumpulkan dokumen yang membuktikan kepemilikan tanah. Ini termasuk sertifikat, surat ukur, bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan riwayat transaksi tanah jika ada. Dokumen ini akan menjadi dasar penting dalam proses verifikasi laporan.

Menteri ATR/BPN Ungkap Mafia Tanah di Banyuwangi, Kerugian Negara Capai 17 Miliar

B Berita

796 hari

Setelah dokumen lengkap, masyarakat dapat melapor langsung ke Kantor Pertanahan atau Kantor Wilayah BPN setempat. Selain itu, laporan juga bisa disampaikan melalui kanal digital seperti SP4N-LAPOR!, Hotline WhatsApp di nomor 0811-1068-0000, atau aplikasi TUNTAS.

Hilangnya Data Tanah di Aplikasi, Kuasa Hukum Luluk Indriani Datangi BPN Banyuwangi

B Berita

542 hari

Dalam proses pengaduan, pelapor diminta menjelaskan kronologi kejadian serta melampirkan bukti pendukung. Jika ada unsur pidana, seperti pemalsuan dokumen atau penyerobotan, masyarakat disarankan untuk melapor ke aparat penegak hukum.

Massa Majelis Zikir As-Sholah Gelar Aksi Damai, Minta PN Medan Tunda Eksekusi Lahan di Jalan Pancing I

B Birokrasi

312 hari

Iljas menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas mafia tanah dan melindungi hak masyarakat. Ia mendorong masyarakat untuk tidak takut melapor dan memastikan bahwa proses penanganan dilakukan secara terpadu antara ATR/BPN dan aparat penegak hukum.

Keberadaan mafia tanah menjadi isu serius yang perlu ditangani bersama. Dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, diharapkan praktik mafia tanah dapat diminimalisir dan hak atas tanah masyarakat terlindungi dengan baik.

Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.