BGN Cilacap Buka-Bukaan Soal Status Asli 114 SPPG yang Disebut Fiktif: Semua Punya ID Resmi Pusat [titlebase]

Suara Pecari | Badan Gizi Nasional (BGN) Cilacap secara resmi angkat bicara mengenai kontroversi 114 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga fiktif. Dalam keterangan resmi Kamis (24/6/2026), BGN menegaskan bahwa seluruh titik tersebut tercatat dengan ID resmi pusat dan masih dalam tahap pembangunan. Langkah ini bertujuan menepis dugaan praktik data palsu yang viral di tengah masyarakat.

Polemik ini mencuat setelah Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, mengungkap hasil investigasi internal. Ia mengatakan dari 300 lebih titik SPPG yang terdaftar di sistem, sekitar 100 di antaranya tidak memiliki bangunan fisik dan lokasi operasional layak. Bahkan, beberapa titik disebut terletak di area hutan, sawah, hingga kuburan.

Menanggapi hal ini, Koordinator Wilayah BGN Cilacap, Yudha Prasetyo, menjelaskan bahwa 114 SPPG yang dipersoalkan memang belum aktif karena masih dalam proses konstruksi. “Titik-titik tersebut memiliki identitas resmi dalam sistem BGN dan akan segera dioperasikan setelah pembangunan selesai,” papar Yudha. Ia menekankan bahwa validitas data tidak bisa diukur hanya dari keberadaan fisik saat ini.

Perbedaan pandangan antara BGN dan Pemkab Cilacap kembali mencuat. Sementara BGN menyoroti proses administratif yang berjalan, Plt Bupati Ammy lebih fokus pada verifikasi lapangan. “Kami memprioritaskan transparansi agar uang rakyat tidak disalahgunakan,” tegas Ammy dalam aksi demonstrasi di Alun-alun Cilacap, Selasa (23/6/2026).

Isu ini memicu diskusi publik mengenai efektivitas Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Pihak BGN menjamin proses pemantauan dilakukan secara berkala, sementara Pemkab menuntut evaluasi menyeluruh. Kepala Dinas Kesehatan Cilacap juga diminta turun tangan untuk mediasi.

Kesimpulan: Polemik SPPG Cilacap mencerminkan kompleksitas manajemen program nasional. Meski BGN dan BGN Cilacap buka-bukaan soal status asli 114 SPPG yang disebut fiktif: Semua punya ID resmi pusat, koordinasi antarinstansi perlu diperkuat untuk memastikan implementasi yang akuntabel. Langkah selanjutnya, pemerintah daerah dan pusat diminta menyusun mekanisme verifikasi bersama.

Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.