Sherly Tjoanda Pangkas TPP ASN 10-20 Persen untuk Efisiensi Anggaran
Suara Pecari, Sofifi – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengambil kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) sebesar 10 hingga 20 persen. Langkah ini ditempuh untuk menjaga pembayaran TPP tetap berjalan hingga akhir tahun 2026.
Kebijakan tersebut diumumkan Sherly di hadapan ribuan ASN saat apel rutin di halaman Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, pada Senin, 27 Juli 2026. Ia menjelaskan bahwa anggaran TPP dalam APBD Induk 2026 awalnya hanya tersedia hingga Agustus. Pemerintah provinsi membutuhkan tambahan dana Rp263 miliar agar pembayaran dapat dilanjutkan hingga Desember.
Untuk mengatasi defisit, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melakukan efisiensi melalui pemotongan TPP. Bagi ASN staf dan PPPK, penyesuaian sebesar 10 persen berlaku mulai Juli hingga Desember 2026. Sementara itu, TPP pejabat eselon I, II, III, dan IV dipotong sebesar 20 persen, dan penyesuaian untuk kelompok pejabat tersebut telah diberlakukan sejak Januari 2026.
Di sisi lain, Sherly Tjoanda juga aktif menjalin kemitraan dengan sektor perbankan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pada 28 Juli 2026, ia menerima kunjungan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu di Sofifi. Pertemuan itu membahas penguatan kerja sama di bidang layanan keuangan, digitalisasi pelayanan publik, serta pembangunan rumah layak huni.
BTN, melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), menyerahkan bantuan pembangunan 32 unit rumah layak huni di kawasan Sidangoli, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat. Sherly mengapresiasi kontribusi tersebut dan menyatakan bahwa rumah layak menjadi fondasi penting bagi keluarga yang sehat dan generasi masa depan yang unggul.
Maluku Utara sendiri mencatat pertumbuhan ekonomi yang impresif. Berdasarkan data BPS, ekonomi provinsi ini tumbuh 19,64 persen secara tahunan pada triwulan I-2026, jauh di atas rata-rata nasional. Pada 2025, Maluku Utara menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, yaitu 34,17 persen.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
