Menteri Dody Tindak Tegas Praktik Judi Online di Kementerian PU, Nilai Transaksinya Capai Rp 12 Miliar
Suara Pecari, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengambil langkah tegas terhadap praktik judi online yang melibatkan pegawainya. Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa sepanjang 2024 hingga 2025, terdapat lebih dari 81 ribu transaksi judi online dengan nilai mencapai Rp 12 miliar yang dilakukan oleh sekitar 2.000 pegawai Kementerian PU.
Inspektorat Jenderal Kementerian PU telah melakukan pemeriksaan mendalam untuk memastikan setiap indikasi pelanggaran ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Dari total pegawai yang terindikasi, sebagian sudah mendapat sanksi disiplin, sementara sisanya masih dalam proses penjatuhan sanksi sesuai tingkat pelanggaran.
Penanganan Serius Menjaga Kepercayaan Publik
Menteri Dody menegaskan bahwa penanganan kasus judi online ini merupakan bagian dari upaya menjaga integritas dan profesionalisme aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian PU. “Kementerian PU mengelola pekerjaan dan anggaran negara dalam jumlah besar. Oleh karena itu, saya menuntut pegawai memiliki disiplin dan integritas yang sesuai dengan tanggung jawab tersebut,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa praktik judi online bukan hanya persoalan pribadi, tetapi dapat berdampak negatif pada kehidupan keluarga, kondisi sosial, serta kinerja pegawai. Penanganan kasus ini dilakukan secara terbuka dan objektif, dengan menjalankan sanksi disiplin hingga proses hukum jika ditemukan unsur pidana.
Pemeriksaan dan Verifikasi Data Pegawai
Inspektorat Jenderal Kementerian PU melakukan verifikasi berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan temuan internal. Dari data awal sekitar 4.000 pegawai yang terindikasi, hasil verifikasi menyusut menjadi 2.000 pegawai yang diyakini terlibat dalam praktik judi online.
Penelaahan dilakukan dengan memperhatikan posisi jabatan, pola transaksi, tingkat keterlibatan, dan bukti pelanggaran. Hasil verifikasi kemudian diserahkan ke unit organisasi terkait untuk menindaklanjuti proses sanksi disiplin. Kasus yang memerlukan pendalaman masih terus diperiksa satu per satu.
Langkah Pembinaan dan Pencegahan
Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, menyatakan bahwa temuan ini menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan internal pegawai. “Kami melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan pembinaan, serta memperkuat langkah-langkah pencegahan agar risiko serupa dapat diidentifikasi lebih dini,” ungkap Apri.
Selain penjatuhan sanksi, Kementerian PU berkomitmen melakukan pembenahan tata kelola internal agar kejadian serupa tidak terulang dan kepercayaan publik terhadap institusi tetap terjaga.
Proses Penjatuhan Sanksi dan Penegakan Hukum
Inspektur Jenderal Kementerian PU, Maulidya Indah Junica, menjelaskan bahwa penanganan pelanggaran dilakukan sesuai tingkat keparahan dan bukti yang ada. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, termasuk pencucian uang, kasus akan dilanjutkan ke proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
“Kami tidak ingin penanganan yang telah diverifikasi berhenti tanpa sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin merupakan langkah penting untuk memastikan disiplin dan integritas pegawai tetap terjaga,” kata Maulidya.
Kasus judi online di lingkungan Kementerian PU menjadi perhatian serius sebagai bagian dari komitmen menjaga profesionalisme aparatur dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran negara yang besar.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
