Kredit Perbankan Naik, OJK Permudah Akses KPR untuk MBR, Pemerintah Dorong Program 3 Juta Rumah

Suara Pecari – 21 April 2026 | Kredit perbankan nasional mencatat pertumbuhan tahunan sebesar 10,42% hingga akhir Maret 2026, menandakan intermediasi tetap kuat di tengah dinamika global. Pertumbuhan tersebut dipicu oleh sektor korporasi, konsumer, dan komersial yang masing‑masing mencatat kenaikan signifikan.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) menunjukkan peningkatan tipis sebesar 0,21% year‑on‑year dengan total baki debet mencapai Rp522 triliun. Stabilitas KUR dipandang sebagai penopang utama pembiayaan UMKM, terutama mengingat rasio kredit bermasalah (NPL) pada segmen UMKM tercatat 4,55%.

Meskipun NPL UMKM meningkat, kualitas KUR tetap terjaga dengan NPL hanya 2,16% pada Januari 2026. Pihak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menilai skema penjaminan yang mencakup 70% portofolio KUR berhasil menahan risiko kredit macet.

Program Kredit Program Perumahan (KPP) yang diluncurkan pada Oktober 2025 juga menunjukkan hasil positif, dengan baki debet Rp15,76 triliun pada akhir kuartal pertama. KPP menjadi salah satu komponen utama dalam upaya pemerintah menyelesaikan target tiga juta rumah bagi rakyat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan surat S‑2/D.03/2025 pada 14 Januari 2025 untuk mempermudah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mengajukan KPR subsidi. Syarat SLIK dibawah Rp1 juta tidak lagi menjadi penghalang, karena OJK menegaskan data SLIK bersifat netral, bukan daftar hitam.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menambahkan bahwa tidak ada larangan bagi debitur dengan riwayat kredit lancar untuk mengakses pembiayaan, termasuk penggabungan fasilitas kredit kecil. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan inklusi keuangan tanpa menambah beban risiko bagi bank.

OJK juga mempercepat pembaruan status pelunasan dalam SLIK, menargetkan tiga hari kerja setelah pelunasan. Implementasi ini dijadwalkan selesai pada akhir Juni 2026, sehingga data kredit lebih cepat tercermin dalam sistem.

Selain itu, OJK memberikan hak akses data SLIK kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini dimaksudkan memperlancar proses penilaian kelayakan kredit perumahan bagi MBR.

Pemerintah bersama Kementerian PKP, OJK, BP Tapera, dan asosiasi pengembang membentuk Satuan Tugas Percepatan Program 3 Juta Rumah. Tim ini bertugas mengkoordinasikan penyelesaian kendala, terutama yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan.

Bank Tabungan Negara (BTN) menyatakan komitmen mempercepat pencairan KUR dan KPP untuk mendukung program tiga juta rumah. BTN menargetkan peningkatan penyaluran kredit perumahan secara signifikan pada paruh kedua 2026.

Analisis para pakar menunjukkan bahwa kebijakan penjaminan kuat serta koordinasi lintas lembaga menjadi faktor kunci menjaga stabilitas kredit. Meski ada peningkatan NPL pada UMKM, penjaminan mencapai 70% dan tingkat klaim 62,8% memperlihatkan sistem yang masih berfungsi dengan baik.

Secara keseluruhan, kombinasi pertumbuhan kredit nasional, kebijakan OJK yang mempermudah akses SLIK, serta dukungan bank seperti BTN menegaskan momentum pemerintah dalam mencapai target perumahan dan memperkuat pembiayaan UMKM. Kondisi ini menandakan prospek ekonomi yang tetap positif meski tantangan risiko kredit tetap menjadi perhatian.