Pajak Mobil Listrik Diresmikan, Gaikindo dan Industri Awasi Dampak Penjualan

Suara Pecari – 24 April 2026 | Perubahan skema pajak kendaraan listrik yang diatur dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 resmi berlaku sejak akhir April 2026. Kebijakan baru menghapus pengecualian otomatis pajak tahunan dan Bea Balik Nama bagi mobil listrik berbasis baterai.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menilai langkah tersebut lebih adil karena semua pengguna jalan, termasuk pemilik EV, tetap berkontribusi pada pendanaan infrastruktur. Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara, menekankan pentingnya kepastian angka pajak agar tidak menimbulkan spekulasi di pasar.

Kukuh menambah, meski daerah masih dapat memberikan insentif, ketidakjelasan nilai pajak dapat membuat konsumen menahan pembelian. Ia mengingat momentum positif penjualan setelah Lebaran 2026 yang kini harus dijaga.

Menanggapi hal itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan daerah harus melaporkan kebijakan insentif melalui Surat Edaran No. 900.1.13.1/3764/SJ paling lambat 31 Mei 2026. Kebijakan tersebut merupakan lanjutan dari Perpres No. 79/2023 dan bertujuan memperkuat ketahanan energi nasional.

Hyundai Motors Indonesia (HMID) juga mengamati dampak regulasi baru. Chief Operating Officer Fransiscus Soerjopranoto mengatakan perusahaan masih mengevaluasi implikasi pajak terhadap penjualan EV secara menyeluruh.

Frans menegaskan Hyundai belum dapat memperkirakan perubahan penjualan karena faktor geopolitik, kondisi makroekonomi, dan variasi pajak antar daerah. Ia menunggu beberapa bulan ke depan sebelum mengeluarkan penilaian akhir.

Data Gaikindo mencatat penjualan grosir mobil listrik Hyundai pada kuartal I 2026 mencapai 577 unit, didominasi model Ioniq 5 dan Kona EV. Investasi perusahaan di Indonesia mencapai US$3 miliar melalui tiga pabrik produksi dan distribusi.

Regulasi baru mengubah formula PKB yang kini mengacu pada nilai jual kendaraan (NJKB) dan koefisien tanpa membedakan koefisien kendaraan listrik dan konvensional. Hal ini dapat meningkatkan beban pajak tahunan bagi pemilik EV.

Namun, pemerintah pusat masih memberikan ruang fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk menetapkan pengurangan atau pembebasan pajak. Beberapa daerah diproyeksikan tetap menawarkan insentif guna menstabilkan pasar.

Para pengamat pasar mengingatkan bahwa perbedaan kebijakan antar wilayah dapat menimbulkan disparitas harga jual kendaraan listrik. Konsumen di daerah dengan pajak tinggi berpotensi menunda pembelian atau beralih ke model konvensional.

Di segmen mobil bekas, pedagang memperkirakan adanya koreksi harga setelah pajak baru diterapkan. Andi, pemilik usaha mobil bekas di MGK Kemayoran, mengaku pasar belum menunjukkan penurunan signifikan namun tetap waspada.

Daniel Libianto dari dealer Victory 88 Autocar menambahkan bahwa tren penjualan mobil listrik bekas masih berada pada fase “wait and see”. Ia memperkirakan koreksi harga akan terjadi setelah angka pajak pasti diumumkan.

Pengguna EV mengeluhkan potensi kenaikan total cost of ownership yang mencakup pajak tahunan, biaya pengisian, dan perawatan. Kukuh menilai toleransi konsumen terhadap biaya tambahan bergantung pada besaran insentif daerah.

Pemerintah pusat menyoroti pentingnya kontribusi pajak EV dalam pembiayaan jalan raya dan fasilitas publik. Tito Karnavian menyatakan bahwa kebijakan ini selaras dengan dinamika harga energi global yang memengaruhi ekonomi domestik.

Berbagai asosiasi industri otomotif mendukung kebijakan yang konsisten dan transparan. Mereka berharap pemerintah dapat menyelaraskan aturan pajak di seluruh provinsi untuk menghindari distorsi pasar.

Analisis pasar menunjukkan bahwa meski ada kekhawatiran, permintaan kendaraan listrik tetap kuat karena faktor lingkungan dan regulasi emisi. Konsumen kelas menengah atas tetap menjadi mayoritas pembeli, sementara kelas menengah mulai menunjukkan minat.

Secara keseluruhan, perubahan pajak mobil listrik menandai pergeseran kebijakan fiskal yang menyeimbangkan keadilan dan dukungan pertumbuhan industri. Dampaknya akan terasa pada penjualan baru, pasar sekunder, serta keputusan investasi produsen.

Industri otomotif Indonesia kini menunggu kepastian angka pajak dan kebijakan insentif daerah untuk menilai strategi penjualan ke depan. Kondisi ini menuntut koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha.