Subsidi Kendaraan Listrik Berbasis Nikel Dapat Perkuat Industri Baterai Nasional
Suara Pecari |
Indonesia berencana memberikan kebijakan subsidi untuk kendaraan listrik yang memprioritaskan penggunaan baterai berbasis nikel. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat industri baterai nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak yang selama ini membebani neraca perdagangan dan fiskal negara. Fahmi Radhi, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, menilai pengembangan kendaraan listrik berbasis nikel sangat strategis karena Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, yang dapat diintegrasikan dengan industri baterai dalam negeri.
Subsidi yang akan diterapkan mencakup alokasi untuk 200.000 unit kendaraan listrik, baik motor maupun mobil, yang dimulai pada Juni 2026. Pemerintah akan memberikan subsidi 100 persen untuk Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pada mobil listrik dengan baterai NMC, sedangkan untuk baterai non-nikel, subsidi PPN DTP akan sebesar 40 persen. Untuk motor listrik, subsidi yang diberikan adalah Rp 5 juta per unit.
Fahmi menganggap langkah pemerintah ini lebih baik dibandingkan skema sebelumnya, yang lebih banyak memberikan insentif pada kendaraan listrik impor. Dengan fokus pada kendaraan berbasis nikel, peluang untuk tumbuhnya industri kendaraan listrik di dalam negeri semakin terbuka. Data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) menunjukkan bahwa penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat signifikan, meskipun saat ini masih didominasi oleh kendaraan dengan baterai LFP.
Chery, salah satu pelaku industri otomotif, juga menyambut baik rencana insentif tersebut. Zeng Shuo, Presiden Direktur Chery Group Indonesia, menyatakan bahwa mereka masih menunggu kepastian regulasi dari pemerintah mengenai skema insentif yang lebih besar untuk mobil listrik berbasis nikel. Menurutnya, keputusan strategis akan diambil setelah adanya aturan resmi.
Dalam konteks hilirisasi nikel, PT Industri Baterai Indonesia (IBC) sedang mempersiapkan pabrik baterai yang dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli 2026. Aditya Farhan Arif, Presiden Direktur IBC, menekankan pentingnya penguasaan teknologi baterai di tengah ketatnya proteksi ekspor nikel. Dia mengungkapkan tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan hilirisasi nikel memberikan manfaat yang maksimal bagi perekonomian.
Teknologi baterai yang kini berkembang pesat, seperti LFP, tidak membutuhkan nikel, dan ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk tetap berinovasi. Aditya menambahkan bahwa IBC berkomitmen untuk mengembangkan teknologi baterai yang tetap melibatkan nikel, seperti sodium-ion dan solid-state battery. Dengan langkah ini, IBC optimistis bahwa nikel akan tetap memiliki peran penting dalam generasi baterai berikutnya.
Baterai menjadi komponen kunci dalam kendaraan listrik, dan pengembangan ekosistem baterai berbasis nikel diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri otomotif nasional. Dengan adanya kebijakan subsidi yang mengarah pada kendaraan berbasis nikel, Indonesia berpotensi untuk membangun industri yang lebih mandiri dan berkelanjutan di sektor kendaraan listrik.
Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.
















