PP 20/2026: Dirjen Pajak Pastikan Fasilitas Pajak UMKM Tepat Sasaran

Suara Pecari | Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 (PP 20/2026) dirancang untuk menyempurnakan kebijakan perpajakan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam pernyataan resminya, Dirjen Pajak Sebut Terbitnya PP 20 2026 agar Fasilitas Pajak UMKM Tepat Sasaran LPP RRI, Senin (8/6/2026), Bimo Wijoyanto menjelaskan bahwa aturan ini merupakan hasil evaluasi dari kebijakan sebelumnya, seperti PP 46/2013 (tarif 1 persen), PP 23/2018 (tarif 0,5 persen), dan PP 55/2022.

“Setelah melakukan evaluasi secara menyeluruh, PP 20/2026 hadir sebagai penyempurnaan agar dukungan pemerintah terhadap UMKM semakin adil dan tepat sasaran,” ujar Bimo. Harapannya, UMKM dapat bertumbuh, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan lapangan kerja tanpa terbebani aturan perpajakan yang rumit. Pemerintah juga akan memberikan pendampingan bagi pelaku UMKM untuk menjadi mandiri dan berdaya saing.

Dalam PP 20/2026, terdapat lima poin krusial yang perlu diperhatikan pelaku UMKM. Pertama, fasilitas PPh Final dengan tarif 0,5 persen tetap berlaku bagi UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun, sementara UMKM orang pribadi dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tetap bebas PPh. Kedua, tarif PPh Final 0,5 persen bagi orang pribadi dan PT Perorangan dapat dimanfaatkan tanpa batas waktu, sedangkan bagi koperasi hanya berlaku selama 4 tahun untuk fokus pengembangan bisnis.

OJK Pastikan Pungutan Sektor Jasa Keuangan Tetap Berlaku: Skema Pendanaan Lembaga Tak Berubah

E Ekonomi

2 hari

Ketiga, Dirjen Pajak Sebut Terbitnya PP 20 2026 agar Fasilitas Pajak UMKM Tepat Sasaran LPP RRI, dengan mengantisipasi celah penyalahgunaan seperti pemecahan usaha menjadi beberapa entitas untuk menghindari tarif normal. Keempat, pajak dihitung berdasarkan laba bersih (penghasilan neto) setelah dikurangi biaya operasional yang diperkenankan, bukan dari omzet kotor. Kelima, DJP akan mengawal implementasi melalui masa transisi dan pendampingan intensif agar pelaku UMKM beradaptasi penuh.

Pemerintah Pastikan PPh UMKM Tidak Naik, Fokus Tutup Celah Penyalahgunaan Insentif

E Ekonomi

4 hari

Dengan adanya PP 20/2026, diharapkan UMKM dapat lebih berkembang dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Dirjen Pajak Sebut Terbitnya PP 20 2026 agar Fasilitas Pajak UMKM Tepat Sasaran LPP RRI sebagai langkah strategis pemerintah dalam mendukung UMKM naik kelas. Pelaku UMKM diimbau untuk memanfaatkan layanan edukasi dan pendampingan di Kantor Pelayanan Pajak terdekat.

Tax Amnesty Dipastikan Tak Ada Lagi, Pemerintah Fokus Kejar Aset Belum Dilaporkan

B Berita

27 hari

Kesimpulannya, PP 20/2026 merupakan penyempurnaan kebijakan perpajakan UMKM yang lebih adil, sederhana, dan tepat sasaran. Dengan pendampingan dan pengawasan ketat, diharapkan UMKM Indonesia semakin berdaya saing dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemkab Banyuwangi Siap Optimalkan PAD dari Opsen PKB pada 2025

B banyuwangi

570 hari

Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.

Industri Gim Indonesia Berpotensi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

E Ekonomi

9 hari