Kemenkeu Klarifikasi dan Respons Purbaya soal Perbaikan Desil DTSEN
Suara Pecari – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa anggaran sekitar Rp7 triliun yang dialokasikan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan pagu untuk seluruh program kerja BPS, bukan hanya khusus untuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau sensus ekonomi. Pernyataan ini sekaligus merespons polemik terkait ketidaksesuaian klasifikasi desil dalam DTSEN yang dinilai tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebagian masyarakat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui adanya kekurangan dalam data DTSEN dan menyatakan bahwa pemerintah tengah melakukan perbaikan data tersebut. Pemerintah telah menambah anggaran kepada BPS agar kualitas data sosial ekonomi dapat semakin akurat, yang diharapkan berdampak pada penyaluran program pemerintah, termasuk bantuan sosial, yang lebih tepat sasaran. “Makanya sedang diperbaiki itu DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak ke BPS tahun ini,” ujar Purbaya.
Anggaran Rp7 Triliun untuk Keseluruhan Program BPS
Kemenkeu melalui Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) menegaskan bahwa angka anggaran hampir Rp7 triliun tersebut merupakan total pagu anggaran untuk operasional dan seluruh program BPS sepanjang tahun berjalan, tidak hanya untuk DTSEN atau sensus ekonomi semata. Pernyataan ini penting untuk meluruskan persepsi publik yang menganggap dana tersebut khusus dialokasikan untuk perbaikan data desil.
Perbaikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
DTSEN merupakan basis penting yang digunakan pemerintah untuk mengelompokkan masyarakat ke dalam 10 desil berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif. Namun, dalam prakteknya ditemukan sejumlah warga yang terdata di desil 9 dan 10 meskipun kondisi ekonomi mereka dinilai tidak sesuai dengan klasifikasi tersebut. Hal ini memicu polemik dan sorotan publik.
Purbaya menyatakan bahwa kesalahan dalam proses pendataan masih mungkin terjadi karena survei tidak selalu menghasilkan data yang sempurna. Namun, pemerintah telah memenuhi permintaan tambahan anggaran BPS sejak awal tahun untuk memperbaiki kualitas data DTSEN dan sensus ekonomi, dengan target data yang lebih akurat pada tahun berikutnya. “Kalau salah satu dua biasanya selalu ada kalau disurvei, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi,” jelas Purbaya.
Peran Desil dalam Program Pemerintah
BPS menjelaskan bahwa desil adalah pemeringkatan relatif berdasarkan berbagai indikator sosial ekonomi, bukan hanya berdasarkan pendapatan atau penghasilan mutlak. Oleh karena itu, desil menjadi dasar dalam menentukan sasaran berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial. Dengan perbaikan data DTSEN, diharapkan penyaluran program sosial akan lebih tepat sasaran dan efisien.
Kebijakan Pembatasan BBM Bersubsidi Terkait Desil
Pemerintah juga tengah menyiapkan sistem pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite untuk kelompok desil 9 dan 10. Kebijakan ini masih dalam tahap kajian dan persiapan sistem, sambil terus membenahi data DTSEN agar lebih akurat dan dapat mendukung implementasi kebijakan tersebut secara tepat.
Secara keseluruhan, langkah perbaikan DTSEN dan penambahan anggaran kepada BPS merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan akurasi data sosial ekonomi yang menjadi dasar penting dalam pengambilan kebijakan dan penyaluran program sosial di Indonesia.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
