Peran Negara Ketiga dalam Diplomasi Konflik Internasional Ditekankan

Sabtu, 23 Mei 2026 - 13:05 WIB

Peran Negara Ketiga dalam Diplomasi Konflik Internasional Ditekankan

Suara Pecari | RRI.CO.ID, Jakarta – Negara-negara pihak ketiga memiliki peran penting dalam menjembatani diplomasi di tengah konflik internasional. Peran ini menjadi krusial, terutama dalam upaya penyelesaian misi kemanusiaan di kawasan yang terimbas konflik.

Tia Mariatul Kibtiah, seorang dosen Hubungan Internasional di Binus University, mengungkapkan bahwa negara sahabat memiliki akses komunikasi yang langsung dan efektif. Ia mencontohkan Yordania dan Turki sebagai contoh negara yang mampu berfungsi sebagai jembatan dalam diplomasi kemanusiaan.

“Mereka memiliki prosedur sendiri saat menghadapi situasi berbahaya. Namun, standar umum tetap bergantung pada masing-masing organisasi,” jelas Tia. Ia menyoroti pentingnya prosedur keamanan bagi relawan di wilayah konflik internasional, serta pengaturan komunikasi dan prosedur darurat dalam misi kemanusiaan.

Tia menyebut organisasi seperti International Committee of the Red Cross memiliki perlindungan yang lebih jelas saat beroperasi di daerah konflik bersenjata. Ia menegaskan bahwa hukum humaniter internasional seharusnya dapat melindungi pelaksanaan bantuan kemanusiaan, meskipun pelanggaran terhadap misi ini masih sering terjadi.

Di sisi lain, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menekankan perlunya mempertimbangkan risiko sebelum terjun dalam misi kemanusiaan. Relawan diharapkan dapat memahami kondisi konflik untuk menjaga keselamatan selama bertugas. “Keselamatan relawan harus menjadi perhatian utama dalam misi kemanusiaan,” ungkapnya.

Eddy juga memberikan apresiasi terhadap pemerintah yang berhasil membebaskan sembilan WNI yang sempat ditahan oleh Israel. Langkah diplomasi pemerintah dalam melindungi warganya dinilai efektif dan menunjukkan komitmen terhadap keselamatan warganya di luar negeri.

Dengan meningkatnya kompleksitas konflik internasional, peran negara ketiga menjadi semakin vital. Diplomasi yang efektif dan perlindungan hukum bagi misi kemanusiaan adalah hal yang tidak bisa diabaikan, demi keselamatan para relawan dan keberlangsungan misi kemanusiaan itu sendiri.