Belanja APBN di Jambi Capai Rp10 Triliun: Penyerapan On Track, Program Prioritas Nasional Jadi Sorotan
Suara Pecari, Jambi – Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Jambi hingga 10 Juli 2026 mencapai sekitar Rp10 triliun, atau 54 persen dari total pagu sebesar Rp18 triliun. Capaian ini dinilai masih berada pada jalur yang tepat sesuai target penyerapan anggaran pada pertengahan tahun. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jambi, Tunas Agung Jiwa Brata, mengungkapkan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai sekitar Rp4 triliun (53,6 persen dari pagu Rp7,4 triliun), sementara realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai sekitar Rp6 triliun (54 persen dari pagu Rp11,1 triliun).
“Kalau kita bicara trajektori penyerapan, sebetulnya kita masih on the right track. Yang perlu dijaga adalah kecepatan penyerapan seperti ini sampai akhir tahun,” ujar Tunas Agung dalam konferensi pers di Kantor DJPb Jambi, Selasa (21/7/2026). Menurutnya, konsistensi penyerapan anggaran menjadi faktor penting agar belanja negara dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rincian Realisasi Belanja APBN di Jambi
Berikut adalah rincian realisasi belanja APBN di Provinsi Jambi hingga 10 Juli 2026:
| Komponen | Pagu (Rp Triliun) | Realisasi (Rp Triliun) | Persentase |
|---|---|---|---|
| Belanja Pemerintah Pusat | 7,4 | 4,0 | 53,6% |
| Transfer ke Daerah (TKD) | 11,1 | 6,0 | 54% |
| Total APBN | 18,0 | 10,0 | 54% |
Dari tabel di atas, terlihat bahwa penyerapan TKD sedikit lebih tinggi dibandingkan belanja pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa transfer dana ke daerah berjalan lancar, yang diharapkan dapat memperkuat fiskal daerah dan mendukung program pembangunan di tingkat kabupaten/kota.
Monitoring Program Prioritas Nasional
Selain mengawal penyaluran APBN, Kanwil DJPb Provinsi Jambi juga mendapat tugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah Program Prioritas Nasional. Program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Sekolah Rakyat. Tunas Agung menjelaskan bahwa hasil monitoring akan menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk melihat perkembangan pelaksanaan program di daerah, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian agar pelaksanaannya semakin optimal.
“Dengan monitoring dan evaluasi ini, kita ingin melihat sejauh mana pelaksanaan program prioritas nasional di daerah, apa saja tantangannya, sehingga bisa menjadi bahan diskusi dan evaluasi di tingkat pusat,” katanya.
Makan Bergizi Gratis (MBG)
Program MBG bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah dan ibu hamil. Di Jambi, program ini telah berjalan di beberapa kabupaten/kota, namun masih menghadapi kendala distribusi dan keterbatasan anggaran operasional. DJPb Jambi akan memantau realisasi anggaran dan efektivitas program di lapangan.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Program ini mendorong pembentukan koperasi di tingkat desa dan kelurahan untuk memperkuat ekonomi lokal. Hingga Juli 2026, baru sekitar 30% desa di Jambi yang memiliki koperasi aktif. Tantangan utama adalah kurangnya literasi keuangan dan pendampingan. DJPb akan mengevaluasi penggunaan dana stimulan yang telah disalurkan.
Sekolah Rakyat
Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan nonformal untuk anak putus sekolah dan masyarakat marginal. Di Jambi, program ini telah menjangkau 1.500 peserta didik di 12 lokasi. Namun, ketersediaan tenaga pengajar dan sarana belajar masih menjadi isu. Monitoring DJPb akan fokus pada penyerapan anggaran dan output peserta didik yang terserap ke dunia kerja atau pendidikan formal.
Dampak dan Implikasi bagi Perekonomian Jambi
Realisasi belanja APBN yang sesuai target di pertengahan tahun memberikan dampak positif bagi perekonomian Jambi. Pertama, belanja pemerintah pusat, terutama belanja barang dan modal, mendorong aktivitas ekonomi lokal, seperti konstruksi dan jasa. Kedua, TKD yang terserap baik memperkuat anggaran daerah untuk membiayai layanan publik dan infrastruktur. Ketiga, program prioritas nasional yang termonitor dengan baik dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi kemiskinan.
Namun, ada beberapa implikasi yang perlu diantisipasi. Jika kecepatan penyerapan tidak dijaga, ada risiko underspending di akhir tahun yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tantangan implementasi program prioritas nasional, seperti koordinasi lintas sektor dan kapasitas daerah, harus segera diatasi. DJPb Jambi berharap realisasi belanja APBN tetap terjaga hingga akhir tahun sehingga mampu mendukung pembangunan daerah, menjaga pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan komitmen dan pengawasan yang ketat, belanja APBN di Jambi diharapkan tidak hanya mencapai target kuantitatif, tetapi juga memberikan dampak kualitatif yang nyata bagi masyarakat. Pemerintah daerah dan pusat perlu bersinergi untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar bermanfaat.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
