Di Balik Tangis Menteri LH: 22 Juta Warga Indonesia Hidup dalam Kelaparan Kronis
Suara Pecari, Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat menangis di hadapan peserta Konferensi Sungai Indonesia 2026 di Mojokerto, Senin (27/7/2026). Ia tak kuasa menahan emosi saat membela program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan dikritik. Tangisnya dipicu oleh data studi ADB dan Bappenas 2016–2018 yang menyebut 22 juta warga Indonesia mengalami kelaparan kronis.
“Kelaparan kronis artinya dia sudah siap mati untuk lapar. Banyak budaya kita yang tidak berani mengungkapkan, akhirnya dia mati,” ujar Jumhur dengan suara bergetar. Ia menegaskan bahwa memberi makan rakyat yang lapar adalah kewajiban negara dan siapa pun yang menghardik program tersebut akan berhadapan dengannya. Jumhur juga mengaitkan kondisi ini dengan revolusi ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tengah membenahi sektor pertambangan dan sawit dari praktik curang.
Di sisi lain, dampak kelaparan dan kekeringan sudah terasa di berbagai daerah. BPBD Kota Bogor menyalurkan 4.000 liter air bersih ke 250 KK di Kelurahan Cimahpar, Bogor Utara, pada Rabu (29/7/2026). Sumber mata air dan sumur warga mengering akibat kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko, menyatakan bahwa penyaluran air bersih telah selesai dilakukan oleh personel TRC-PB.
Sementara itu, di Semarang, gerakan sosial Nasi Darurat Semarang lahir dari keprihatinan terhadap mahasiswa dan perantau yang kelaparan. Eko Purnama, salah satu penggagasnya, mengaku pernah merasakan sulitnya bertahan saat uang bulanan menipis. Pesan-pesan seperti “Kak, saya belum makan” menjadi pemantik lahirnya gerakan yang menyediakan makanan gratis bagi mereka yang membutuhkan.
Presiden Prabowo Subianto, dalam pidato pelantikan lulusan IPDN di Jatinangor, Rabu (29/7/2026), menegaskan cita-cita Indonesia menjadi negara maju dan mandiri. “Tidak ada di antara rakyat kita yang kelaparan, tidak bisa sekolah, dan tidak bisa mendapatkan pelayanan dari rumah sakit,” ujarnya. Ia berharap para pamong praja muda mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Data ADB dan Bappenas yang menjadi rujukan Menteri LH menunjukkan bahwa masalah kelaparan bukan sekadar isu sesaat, melainkan persoalan struktural yang telah berlangsung bertahun-tahun. Program MBG yang dicanangkan pemerintah merupakan salah satu upaya menjawab darurat pangan, meski dalam pelaksanaannya masih diwarnai penyimpangan. Jumhur menegaskan, penyimpangan harus ditindak, tetapi program yang menyelamatkan rakyat jangan sampai dihentikan.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
