Presiden Prabowo Targetkan Indonesia Stop Impor Minyak dan LPG dalam Tiga Tahun
Suara Pecari, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan target Indonesia untuk berhenti mengimpor minyak dan liquefied petroleum gas (LPG) dalam waktu tiga tahun ke depan sebagai bagian dari upaya mencapai kedaulatan dan kemandirian energi nasional.
Penegasan ini disampaikan Prabowo saat peluncuran program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) di Kabupaten Jembrana, Bali, pada tanggal 25 Agustus 2026. Proyek ini merupakan bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air yang bertujuan mengurangi ketergantungan Indonesia pada energi fosil dan impor dari negara lain.
Target Kemandirian Energi Melalui Pembangunan PLTS 100 GWp
Presiden Prabowo menekankan pembangunan PLTS 100 GWp sebagai langkah strategis untuk mendukung kemandirian energi nasional. Kapasitas ini hampir setara dengan kapasitas listrik nasional saat ini yang mencapai sekitar 88 GW dari berbagai sumber energi seperti batu bara, minyak, gas, dan geothermal.
Selain pengembangan PLTS, pemerintah juga akan mengoptimalkan potensi energi lain yang dimiliki Indonesia, seperti energi panas bumi (geothermal), ladang gas baru yang ditemukan, serta meningkatkan lifting minyak nasional agar kebutuhan energi dalam negeri dapat terpenuhi secara mandiri tanpa impor.
Instruksi Tegas untuk Hentikan Impor Minyak dan LPG
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan Indonesia tidak boleh lagi mengimpor satu barel minyak pun maupun satu tabung LPG. Ia menginstruksikan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk bekerja keras, berani, dan berorientasi pada capaian nyata demi mewujudkan target tersebut.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan kesiapan dalam melaksanakan arahan Presiden. Bahkan, target penyelesaian pembangunan PLTS 100 GWp yang awalnya direncanakan tiga tahun, didorong untuk dipercepat menjadi dua tahun.
Signifikansi dan Dampak Program Kemandirian Energi
Program ini tidak hanya menjadi tonggak penting dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia, tetapi juga menjadi fondasi bagi kedaulatan bangsa. Dengan mengurangi ketergantungan pada impor, Indonesia diharapkan mampu mengelola sumber daya energi nasional secara lebih efektif dan berkelanjutan.
Upaya ini juga diharapkan dapat mendorong efisiensi anggaran negara serta membuka peluang investasi dan pengembangan teknologi energi baru terbarukan di dalam negeri.
Prabowo menekankan bahwa keberhasilan program ini merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk menjamin ketersediaan energi yang cukup, terjangkau, dan ramah lingkungan demi kesejahteraan rakyat.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
