Ketua Komisi VII DPR Minta Pemerintah Jaga Industri dari Dampak Geopolitik Global: Antisipasi Gejolak Ekonomi
Suara Pecari | Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan pentingnya pemerintah menjaga industri nasional dari dampak geopolitik global yang dinamis. Dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026), Saleh menyatakan bahwa gangguan terhadap sektor industri akibat situasi geopolitik dapat berimplikasi serius pada perkembangan ekonomi Indonesia. “Kita menginginkan jangan sampai industri kita terganggu dengan adanya situasi geopolitik yang sangat dinamis sekarang. Karena kalau terjadi gejolak-gejolak geopolitik kemudian berimplikasi pada industri dan pengembangannya dan itu akan berimplikasi pada pengembangan ekonomi di Indonesia,” ujar Saleh.
Pernyataan Ketua Komisi VII DPR Minta Pemerintah Jaga Industri dari Dampak Geopolitik Global LPP RRI ini muncul di tengah meningkatnya ketidakpastian global, termasuk fluktuasi nilai tukar dan perang dagang antarnegara. Saleh juga menyoroti perilaku sebagian pengusaha yang menarik dana dan membeli dolar, yang justru memperlemah rupiah. Ia mendorong pemerintah untuk memberikan bimbingan, arahan, dan kerja sama dengan pengusaha nasional yang tetap konsisten berinvestasi di Indonesia. “Kita juga menginginkan agar pemerintah tetap bisa memberikan bimbingan, arahan, dan juga kerja sama dengan pengusaha-pengusaha nasional yang sekarang konsisten tetap ada di Indonesia. Karena ada juga pengusaha-pengusaha yang sekarang itu malah justru tarik uangnya, beli dolar, sehingga dengan begitu dolarnya naik,” kata Saleh.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan tiga langkah strategis untuk memperkuat industri manufaktur nasional. Langkah pertama adalah penguatan insentif bagi pelaku industri, kedua pengendalian impor, dan ketiga penataan kembali pelabuhan masuk impor (entry point) untuk barang konsumsi tertentu. Agus menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan meningkatkan efektivitas pengawasan impor sekaligus memperbaiki tata kelola logistik nasional. “Inisiasi penataan kembali pelabuhan masuk impor atau entry point bagi barang konsumsi tertentu, guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian impor. Sekaligus perbaikan tata kelola logistik nasional dan juga optimalisasi kapasitas pelabuhan-pelabuhan di luar Pulau Jawa,” kata Agus.
Beberapa pelabuhan yang diusulkan menjadi entry point antara lain Sorong, Bitung, dan Kupang. Menurut Agus, utilisasi ketiga pelabuhan tersebut masih rendah sehingga berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi baru apabila ditetapkan sebagai pintu masuk impor. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pelabuhan di Pulau Jawa dan mendorong pemerataan ekonomi.
Ketua Komisi VII DPR Minta Pemerintah Jaga Industri dari Dampak Geopolitik Global LPP RRI menjadi sorotan karena relevansinya dengan kondisi global saat ini. Saleh menegaskan bahwa tanpa antisipasi yang matang, gejolak geopolitik dapat mengancam keberlangsungan industri nasional. Ia berharap pemerintah tidak hanya fokus pada kebijakan makro, tetapi juga memberikan dukungan langsung kepada perusahaan-perusahaan yang kesulitan.
Dalam kesimpulannya, langkah antisipatif pemerintah melalui Kementerian Perindustrian patut diapresiasi, namun perlu diimplementasikan secara konsisten. Kolaborasi antara pemerintah, DPR, dan pelaku usaha menjadi kunci untuk menjaga industri nasional tetap tangguh di tengah ketidakpastian global. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Artikel ini dipublikasikan oleh Suara Pecari.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.