BEM Seluruh Indonesia Beri Ultimatum 18 Hari, Istana Buka Suara soal Ekonomi dan Reformasi
Suara Pecari | Gelombang aksi kritis dari mahasiswa kembali menggema. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) baru-baru ini memberikan ultimatum kepada pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian nasional dalam waktu 18 hari. Ancaman aksi massa bertajuk Reformasi Jilid II pun menggantung jika tuntutan tidak dipenuhi. Respons dari Istana Kepresidenan pun akhirnya keluar, menandai dinamika politik yang memanas antara eksekutif dan gerakan mahasiswa.
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, yang terdiri dari aliansi BEM dari berbagai perguruan tinggi, menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah dan berbagai indikator ekonomi yang dinilai mengkhawatirkan. Dalam aksinya, BEM SI memberikan batas waktu 18 hari kepada pemerintah untuk menunjukkan langkah nyata perbaikan. Tuntutan ini disampaikan di tengah kekhawatiran meluasnya dampak krisis global terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah menerima aspirasi mahasiswa sebagai masukan berharga. Namun, ia mengingatkan bahwa persoalan ekonomi tidak bisa diselesaikan secara instan. “Kami menerima aspirasi tersebut sebagai sebuah masukan tentunya kepada pemerintah. Tapi ya mohon maaf, tidak segala sesuatu itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan. Ia menambahkan bahwa koordinasi antarlembaga dan kebijakan yang terukur terus dilakukan untuk mengatasi tantangan ekonomi yang kompleks.
Tak hanya soal ekonomi, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia juga menyuarakan keprihatinan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. BEM Universitas Airlangga (Unair) menginisiasi petisi melalui Change.org yang berhasil mengumpulkan lebih dari 30.000 tanda tangan. Petisi tersebut menuntut penghentian program MBG setelah munculnya kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional serta laporan puluhan siswa mengalami keracunan. BEM Unair menilai program tersebut menguras anggaran negara dan berpotensi menjadi beban baru bagi rakyat.
Sementara itu, di sisi lain, peran Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia tidak melulu soal kritik. Dalam kesempatan berbeda, Presiden BEM KM IPB University, M. Abdan Rofi, turut hadir dalam Studium Generale bersama Dirut PTPN III yang mengajak generasi muda mengembangkan industri perkebunan. Hal ini menunjukkan bahwa badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia juga aktif dalam mendorong inovasi dan kolaborasi lintas sektor untuk pembangunan nasional.
Menanggapi ancaman Reformasi Jilid II, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menilai persoalan ekonomi dan demokrasi saat ini harus menjadi alarm bagi semua elemen bangsa. Ia berharap Presiden Prabowo turun langsung memberikan arahan demi kepastian hukum dan iklim investasi. “Kita berharap pemerintah melalui Presiden Prabowo memberikan suatu direction terhadap berbagai persoalan ini,” kata Hasto.
Ketegangan antara mahasiswa dan pemerintah masih terus berlangsung. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia berjanji akan terus mengawal tuntutan mereka hingga batas waktu yang ditentukan. Sementara itu, pemerintah berupaya meyakinkan publik bahwa langkah-langkah perbaikan ekonomi sedang berjalan, meski tidak bisa memenuhi target waktu yang ditetapkan mahasiswa.
Kesimpulannya, gerakan mahasiswa melalui BEM SI dan BEM di berbagai daerah menunjukkan bahwa suara kritis generasi muda tetap menjadi kekuatan penting dalam demokrasi Indonesia. Baik dalam isu ekonomi, antikorupsi, maupun pembangunan sektor strategis, badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia terus menjadi motor penggerak perubahan. Pemerintah diharapkan mampu merespons secara bijak dan terbuka terhadap aspirasi yang disampaikan, demi kemajuan bangsa yang berkelanjutan.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Suara Pecari.
